Sharing Properti Dalam Keluarga: Perbedaan revisi

''Saya kaget waktu istri saya menyatakan ingin jadi TKW ke Saudi Arabia. Aduhh…..rasanya seperti ditampar. Tapi bagaimana ya… Sebagai suami, hasil saya memang pas-pasan. Kami masih tinggal di rumah mertua saat itu. Saya tidak mau dianggap menghalangi kesempatan bagi istri. Apalagi kami menginginkan rumah sendiri, padahal tidak mungkin jika mengandalkan penghasilan saya. Saya mengizinkan, dan ikut membantu pengurusan. Saya juga yang meminjam ke seseorang untuk urusan ini, dengan bunga 100 persen.''

''Menurut saya, TKW yang tidak berhasil itu karena uang hasilnya dihabiskan keluarganya yang ada di Indonesia. Sekitar ada 9 dari 10 suami yang mengalami konflik dengan mertuanya, soal kiriman uang istri. Tidak sedikit dari mereka yang berakhir pada perceraian. Beberapa orang tua yang menerima kiriman dari anaknya, memang ada yang menghabiskannya untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga ketika anaknya pulang uangnya sudah habis. Beberapa suami juga melakukan hal demikian, sehingga tidak sedikit istri yang enggan mengirim  uang gajinya pada suaminya….''.<ref>Dibahasakan ulang dari pengakuan suami AS kepada peneliti Alimat. Wawancara dilakukan pada bulan Juni dan Juli 2011.</ref>

Sharing properti keluarga, sebagaimana pada kasus-kasus di atas, bukanlah fenomena baru di Indonesia. Hukum adat masyarakat Jawa misalnya telah mengenal istilah harta ''gono-gini'', Aceh menyebut ''harta sihareukat,'' Bali mengenal ''druwe cabro,'' Sunda mengenal ''nyalindung kagelung,'' dan Bugis menyebut ''makruf'' atau ''cakkara.'' Kemudian tradisi ini diadopsi hukum negara sebagai “harta bersama” atau sebelumnya dikenal dengan “harta pencaharian” dalam pernikahan. Baik Undang-undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 membagi harta keluarga ke dalam dua kelompok; harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh karena usaha dan kerja sejak adanya ikatan pernikahan sampai ikatan itu terputus karena meninggal dunai atau perceraian. Sementara harta bawaan adalah harta yang dimiliki suami atau istri sebelum ikatan pernikahan, atau diperoleh ketika pernikahan dari hibah atau warisan. Harta bersama bisa berasal dari usaha suami, atau usaha istri, atau usaha bersama. Tindakan hukum terhadap harta bersama harus atas persetujuan kedua belah pihak. Sementara tindakan hukum atas harta bawaan, sepenuhnya menjadi hak masing-masing pemilik, suami atau istri.[4]

Konsekuensinya secara perdata, sertifikat properti atas nama suami tidak bisa dijual tanpa persetujuan istri. Begitupun sebaliknya sertifikat yang diatasnamakan istri baru bisa dijual jika atas persetujuan suami. Ketika suami mengajukan kredit ke bank, istri juga secara hukum harus memberikan persetujuan pada saat tanda tangan perjanjian kredit. Persetujuan istri adalah mutlak. Karena, ketika suami tidak bisa membayar cicilan, secara otomatis istri juga harus bertanggung-jawab terhadap hutang suami. Hal yang sama juga terjadi jika yang mengajukan kredit adalah istri.[5] Terobosan hukum ini sangat penting, terutama bagi perempuan yang biasanya tidak mempedulikan pencatatan properti keluarga atas nama dirinya. Pada saat perceraian, atau ditinggal mati suami, perempuan bisa mengklaim pembagian harta bersama. Hal yang sama juga bisa dilakukan suami untuk mengklaim harta bersama, jika ditinggal mati istri atau cerai sementara sang istri yang banyak mencatatkan namanya atas properti keluarga sebagai harta bersama.

<blockquote>''“Saya belum pernah sekalipun berpikir bila suami tiba-tiba meninggal dan bagaimana dengan kepemilikan properti yang menggunakan namanya. Apakah akan menjadi masalah atau tidak. Saya memang kurang mengerti mengenai hal-hal in, saya cukup tenang dengan adanya asuransi kesehatan bagi saya dan anak-anak, serta asuransi pendidikan untuk anak-anak. Saya tidak terlalu memikirkan nama siapa yang digunakan dalam properti pernikahan kami”.''[6]

''“Sebaiknya, properti pernikahan, seperti rumah dan kendaraan, atas nama istri. Sebag jika ada apa-apa, seperti suami berselingkuh, wanita lain tidak bisa menuntut apa-apa. Dengan jujur saya menceritakan kekhawatiran saya pada suami. Dia pun mengerti dan menyetujui permintaan saya itu. Kendaraan kami atas nama saya. Sebentar lagi kami akan membeli rumah dan suami sudah setuju bahwa sertifikat rumah itu akan dibuat atas nama saya”.''[7]

''“Kami memiliki prinsip sama; penentuan kepemilikan properti berdasarkan kemudahan. Seperti saat membeli rumah. Karena beli di Bogor dan KTP saya berdomisili di Bogor, maka sertifikat rumah atas nama Saya. Saat sertifikat rumah atas nama saya, bukan berarti saya langsung senang: “Wah..rumah ini punya saya”. Walau atas nama saya, rumah itu tetap rumah dia juga”.''[8]

''“Saya tidak berharap seperti ibu yang ditinggal ayah secara mendadak, lalu keluarga ayah menuntut bagi waris atas rumah yang ditempati ibu. Kemungkinan hal itu terjadi pada saya tetap ada. Karena itulah, saya meminta pada suami agar nama saya digunakan dalam properti pernikahan yang akan kami beli. Itu adalah bentuk antisipasi saya dengan kemungkinan terburuk, seperti suami tiba-tiba meninggal atau terpaksa bercerai. Apalagi, saya tidak bekerja, jadi saya harus benar-benar berpikir ke arah sana”.''[9]</blockquote>

Sebaliknya dalam adat Sasak, perempuan tidak memiliki hak mewarisi harta orangtuanya, terutama yang berupa rumah dan tanah. Perempuan hanya boleh mewarisi peralatan rumah tangga, atau perhiasan saja. Perempuan dianggap tidak membutuhkan rumah dan sawah, karena ia akan tinggal bersama suaminya. Dalam realitas di lapangan, perempuan di Minangkabau yang memiliki hak istemewa secara adat bisa saja harus bergelut panjang untuk memperoleh hak properti, sementara perempuan Sasak, juga ada yang bisa memperoleh dukungan dari berbagai pihak untuk memperoleh hak properti keluarga. Karena di samping norma-norma adat, juga ada nilai-nilai hukum Islam yang berkembang di masyarakat, dan hukum positif yang diintrodusir negara untuk memberikan jaminan pada perempuan. Di hadapan pluralisme hukum ini, perempuan sebenarnya memiliki banyak peluang untuk mengakses dan mengontrol properti keluarga, dengan legitimasi adat, agama, maupun hukum negara. Sekalipun kendala budaya yang patriarkhis masih mempersulit perempuan memperoleh akses hukum, informasi, pengetahuan agama, dan klaim norma adat.[10]

Jika kita merujuk pada Kitab “''al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu''” karangan Wahbah az-Zuhaili, sebuah kompilasi paling lengkap abad ini mengenai pandangan-pandangan hukum Islam dari berbagai Mazhab, tidak ditemukan konsep mengenai kepemilikan bersama terhadap suatu properti akibat ikatan pernikahan. Konsep-konsep properti yang tekait pernikahan, yang dibahas Kitab ini, adalah hadiah/hibah pra-nikah atau saat peminangan, maskawin, nafkah, ''mut’ah'' (pemberian setelah perceraian), dan harta pengganti ''khulu’'' (cerai atas permintaan istri). Konsep-konsep ini satu arah dan berbasis jenis kelamin, dari laki-laki kepada perempuan, kecuali harta pengganti ''khulu’'' dari perempuan ke laki-laki, atau hibah yang bisa dari siapapun untuk siapapun. Dalam konsep maskawin misalnya, seorang perempuan yang kaya raya dan tidak membutuhkan harta, tetap berhak meminta dan menerima maskawin dari suaminya yang miskin sekalipun. Begitupun nafkah tetap wajib diberikan suami kepada istri yang sudah memiliki harta sebanyak apapun.[11]

Konsep maskawin dan nafkah yang berbasis jenis kelamin ini didasarkan pada asumsi bahwa pernikahan adalah kontrak tukar menukar (''mu’âwadhah''). Laki-laki menukarkan hartanya (maskawin/nafkah) untuk memperoleh kenikmatan seks dari perempuan (istrinya). Mahar atau maskawin misalnya, didefinisikan ulama fiqh sebagai harta yang wajib diberikan suami kepada istri dalam akad nikah sebagai imbalan atas layanan seks yang diperoleh suami dari istri (''al-mâl alladzî yajibu fî ‘aqd an-nikâh ‘ala az-zawji fî muqâbalat al-budh’i'').[12] Karena itu, istri berhak penuh atas maskawin hanya jika suami sudah menyetubuhinya. Jika terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan intim, maka istri hanya berhak separoh dari maskawin yang diberikan suami, sisanya harus dikembalikan ke suami. Asumsi tukar menukar harta/seks ini berlanjut dalam kehidupan pernikahan terkait kewajiban nafkah suami atas istri. Suami hanya wajib memberikan nafkah kepada istri ketika istri memberi kesempatan tubuhnya bisa dinikmati suami. Istri yang menolak ajakan hubungan intim tanpa sebab, atau melakukan sesuatu yang membuat suami tidak bisa menyetubuhinya, seperti berpuasa sunnah, pergi jauh tanpa persetujuan suami, atau tidak bersedia pindah untuk tinggal serumah dengan suami, ia tidak berhak menerima nafkah dari suami. Pandangan hukum fiqh yang demikian lahir didasarkan pada asumsi bahwa nafkah dari suami setimpal dengan atau sebagai imbalan atas layanan seks dari istri.[13]

Asumsi ini bisa dirasakan sejak pembahasan pertama mengenai definisi akad nikah dalam fiqh. Para ulama mendefinisikan akad nikah sebagai akad yang memperbolekan laki-laki memperoleh kenikmatan dari perempuan (''ibâhat al-istimtâ’ bi al-mar’ah''), baik dengan hubungan kelamin, mencium, atau sekedar merapatkan tubuh. Definisi kedua, akad nikah adalah yang dimaksudkan untuk mendatangkan milik kenikmatan (''milk al-mut’ah''), dimana laki-laki dibolehkan menikmati tubuh perempuan (''hillu istimtâ’ ar-rajul min imra’ah''). Definisi ketiga yang sedikit netral, adalah bahwa akad nikah adalah yang dimaksudkan syari’at agar laki-laki memiliki kenikmatan dari tubuh perempuan, dan agar perempuan juga diperbolehkan menikmati tubuh laki-laki.[14] Dalam definisi terakhir ini ada perbedaan di predikit “laki-laki memiliki” sementara perempuan hanya “diperbolehkan”. Perbedaan ini memiliki konsekuensi logis turunannya dalam persoalan-persoalan hak dan kewajiban suami istri. Tetapi kebanyakan ulama fiqh memilih definisi yang pertama dan kedua, dimana laki-laki menjadi subyek satu-satunya. Semenara definisi terakhir lebih banyak diusulkan ulama kontemporer.[15]

Dalam fiqh dikenal kaidah ''an-nafaqah fî muqabalat al-budh’'', atau nafkah setimpal dengan seks. Kaidah ini hampir diterima seluruh Mazhab fiqh dan berlaku dalam hampir semua persoalan pernikahan. Tetapi kaidah ini hanya satu arah saja, dari suami (nafkah) kepada istri (seks). Jika pada kasus-kasus umum, seseorang itu berhak menerima pemberian (nafkah) dari orang lain karena ia miskin dan membutuhkan, maka pada kasus istri, ia berhak atas pemberian suami (nafkah) bukan karena persoalan kebutuhan terhadap nafkah tersebut. Istri berhak atas nafkah hanya karena ia memberi kesempatan tubuhnya dinikmati oleh suami, dan suami berkewajiban memberi nafkah ketika istri menyediakan kesempatan tersebut. Dalam penjelasan Wahbah, kewajiban nafkah ini bersifat tunggal, yaitu hanya suami, tidak boleh dilakuan bersama yang lain. Karena yang menerima layanan seks adalah tunggal hanya suami, sebagai timbal baliknya, kewajiban nafkah juga hanya oleh suami.[16]

Harta yang sudah diterima istri dari pemberian suami baik maskawin, nafkah, atau hibah, menjadi hak monopoli istri tanpa campur tangan suami. Sementara harta yang masih dimiliki suami, tetap berada pada hak monopoli suami. Istri tidak berhak ikut campur atau mengambil, kecuali jika suami tidak memberikan nafkah, maka ia berhak mengambil sesuai kadar kecukupan saja, tidak boleh lebih. Dalam Islam, istri maupun suami memiliki hak penuh dan independen atas harta yang dimilikinya, tanpa ada ketergantungan atau subordinat pada yang lain dalam hal kepemilikan tersebut. Istri tidak perlu izin suami untuk memanfaatkan hartanya sendiri, begitupun suami yang menggunakan hartanya sendiri tidak memerlukan izin istri. Independensi ini sampai pada tingkat bertanya pada pasangan mengenai jumlah hartanya dianggap tidak pantas.[17]

Independensi perempuan mengenai harta miliknya adalah terobosan progresif dalam hukum Islam, ketika peradaban lain, bahkan sampai akhir abad 19 banyak yang masih menempatkan perempuan menikah (istri) setara dengan anak kecil dan orang gila, yang dalam pengelolaan hartanya harus dibawah pengawasan sang suami. Perempuan dalam perspektif hukum Islam, menurut semua ulama fiqh, dapat melakukan tindakan hukum secara penuh (''ahliyah kamilah'') atas harta yang dimilikinya, baik sebagai lajang maupun menikah dengan seseorang. Orang tua maupun suami perempuan tidak berhak melakukan intervensi atas harta yang dimilikinya, apalagi mengambil dan memiliki hartanya secara paksa. Yang mengurangi kelayakan tindakan hukum seseorang hanya persoalan umur dan kewarasan, bukan persoalan jenis kelamin, atau karena sebab pernikahan. Ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Karena itu, tindakan hukum mereka yang masih kecil, belum dewasa, dan gila, harus memperoleh persetujuan dari wali mereka. Sementara tindakan hukum seorang perempuan, yang sudah dewasa dan tidak gila, adalah sah tanpa memerlukan izin dari orang tua maupun suami.[18]

Berikutnya; Apakah jika istri berkewajiban melayani kebutuhan seks suami, ia tidak berhak untuk menerima atau meminta layanan seks dari suami? Atau bahasan lain, apakah jika kewajiban suami adalah memberi nafkah (harta), maka ia tidak dibebani kewajiban untuk memberi layanan seks pada istri? Ternyata tidak, karena semua ulama fiqh memandang bahwa suami juga wajib memberikan layanan seks terhadap istri. Sekalipun mereka berbeda pendapat seberapa sering kewajiban ini harus dilakukan suami. Mazhab Syafi’i hanya mewajibkan suami satu kali selama pernikahan, di luar itu sunnah saja. Sementara Hanbali mewajibkan suami satu sekali berhubungan intim selama empat bulan, di luar itu adalah sunnah saja. Sementara Mazhab Maliki menganggap kewajiban layanan seks suami terhadap istri tanpa ada batasan jumlah sama seperti kewajiban istri terhadap suami. Keduanya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan seks pasangannya, kecuali kalau ada halangan seperti sakit, maka kewajiban itu bisa dianggap gugur. [19]

Para ulama fiqh kontemporer sebenarnya sudah banyak yang melupakan rumusan asumsi ‘nafkah setimpal dengan seks’. Dalam definisi-definisi nikah di buku-buku fiqh kontemporer sudah menjauh dari definisi yang awalnya dikembangkan para ulama fiqh klasik. Wahbah az-Zuhaili sudah mengenalkan “akad yang membuat laki-laki memiliki hak kenikmatan dari istri, dan membuat perempuan diperbolehkan menikmati suami”. Artinya sudah ada timbal balik, bukan sekedar harta dari suami dan seks dari istri, sekalipun masih membedakan “laki-laki memiliki” sementara “diperbolehkan bagi perempuan”. Definisi yang lebih baik lagi, telah diusulkan Ahmad al-Ghandur, seorang guru besar hukum keluarga Islam di Universitas Kuwait, dalam bukunya: ''al-Ahwal ash-Syakhsiyyah fi at-Tasyrî’ al-Islâmî'':

<blockquote>''“Nikah adalah akad yang mengakibatkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan, terkait tuntutan biologis-psikologis yang manusiawi sepanjang kehidupan mereka, dan menetapkan pada kedua pihak, baik hak-hak maupun kewajiban-kewajiban secara timbal balik antara mereka”.''[20]</blockquote>

''“(Mengenai) akad nikah; para ulama Mazhab berbeda pendapat; ada yang mengatakan sebagai (akad) kepemilikan, di sini juga terjadi perbedaan; apakah itu kepemilikan atas manfaat kelamin (jasa seks dari istri); atau kepemilikan atas hak mengambil manfaat dari kelamin (jasa seks dari istri); ada yang mengatakan (akad nikah) adalah untuk menghalalkan, bukan kepemilikan. Karena itu, istri juga berhak atas kenikmatan seks tersebut, padahal ia tidak ada kepemilikan untuknya (atas seks, jika menggunakan definisi kepemilikan). Ada yang mengatakan, obyek akad (pernikahan) adalah ‘percampuran dua insan’ itu sendiri, seperti perkongsian (syirkah). Karena itu, Allah membedakan antara pernikahan (zawâj) dan kepemilikan hamba sahaya (milk al-yamîn). Asy-Syaikh Taqiyuddin lebih cenderung pada pandangan ini. Karena itu, nikah (seharusnya) masuk pada pembahasan perkongsian (musyârakât), bukan pada pembahasan pertukaran/jual beli (mu’âwadhât).''[21]

Di samping rumusan ulang kewajiban nafkah didasarkan pada asas perkongsian pernikahan, pembahasan mengenai nafkah dalam fiqh juga demikian kompleks dan banyak pandangan yang memungkinkan melahirkan terobosan-terobosan progresif terkait sharing properti dalam keluarga. Sebelum mendiskusikan kompleksitas ini, perlu merujuk terlebih dahulu pada berbagai teks sejarah yang menyatakan bahwa perempuan pada masa Nabi Saw juga ada yang bekerja, menghasilkan uang, dan menggunakannya untuk menfakahi keluarga, suami dan anak-anak. Salah satu teks yang dimaksud adalah yang tercatat dalam Tabaqat Ibn Sa’d, bahwa Ritah bint Abdullah pernah mendatangi Rasulullah Saw dan bertanya: “Wahai Rasul, saya perempuan pekerja, dan saya jual hasil pekerjaan saya”. Kemudian ia bertanya mengenai nafkah yang ia berikan kepada suaminya dan anak-anak mereka. Nabi Saw menjawab: “Kamu memperoleh imbalan dari apa yang kamu nafkahkan itu”.[22]

Nafkah adalah pola distribusi kekayaan pada skala yang lebih kecil, yaitu keluarga, di samping pola lain seperti mahar, waris, hibah, dan hadiah. Nafkah keluarga juga asasnya secara umum adalah kebutuhan. Asas kebutuhan artinya, anggota keluarga yang kaya harus memberi nafkah pada anggota keluarga yang miskin dan membutuhkan. Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai cakupan keluarga dalam konsep nafkah ini. Mazhab Maliki mengatakan kewajiban nafkah hanya mencakup keluarga kecil saja; suami-istri, anak langsung dan orang tua langsung. Mazhab Syafi’i memasukkan semua garis orang tua ke atas dan garis anak ke bawah. Jadi, kakek, nenek, buyut, cucu, masuk dalam cakupan kewajiban nafkah. Tetapi saudara kandung, paman-bibi tidak masuk cakupan. Mazhab Hanafi cakupan keluarga meliputi anggota keluarga yang dilarang untuk dinikahi. Jadi, keponakan, paman, bibi, juga masuk sebagai keluarga selain orang tua/kakek/nenek, anak/cucu, dan saudara kandung/seibu/seayah/sesusuan. Sementara cakupan keluarga dalam Mazhab Hanbali adalah hukum waris. Mereka yang berhak menerima warisan kita, baik ''furud'' maupun ''asabah'', adalah masuk dalam cakupan kewajiban nafkah dari kita. Mereka yang masuk dalam cakupan keluarga ini, terkena hukum “yang kaya atau mampu berkewajiban memberi nafkah pada yang miskin atau tidak mampu”.[23]

Ada dua pandangan di kalangan cendekiawan Indonesia; pertama yang mengatakan bahwa sharing properti keluarga, atau harta bersama, hanya ada jika dinyatakan secara eksplisit oleh suami dan istri dalam perjanjian yang secara khusus dibuat untuk itu. Baik dibuat sebelum pernikahan, ketika akad nikah, atau ketika sudah dalam perkawinan. Pandangan ini misalnya didukung oleh Amir Syarifuddin. Alasan utama dari pandangan ini adalah independensi setiap masing-masing suami dan istri mengenai harta yang dimiliki masing-masing.[24] Pandangan kedua menyatakan bahwa kesepakatan mengenai harta bersama terjadi secara otomatis dengan adanya akad pernikahan. Seseorang yang sepakat untuk menikah, maka baik anak yang dilahirkan maupun harta yang dihasilkan dalam pernikahan ini, secara otomatis menjadi milik mereka berdua, bukan hanya salah satu saja. Suami yang bekerja dan istri yang di rumah, atau sebaliknya, atau kedua-duanya bekerja, semua yang dihasilkan dalam ikatan pernikahan adalah menjadi harta yang dimiliki bersama. Pandangan ini dinyatakan di antaranya oleh Sajuti Talib, Hazairin, dan Idris Ramulyo.[25]

''Sekarang ia cuma murung sepanjang hari, sikapnya tidak seperti dulu lagi. Mungkin ia malu terkena PHK, tapi sekarang sudah bukan saatnya untuk malu begitu. Keluarga kami butuh makan! Saya berusaha sabar menghadapi hidup ini yang berisi anak-anak, suami dan pekerjaan, tapi semoga Tuhan mengampuni saya…kadang-kadang saya tak tahan lagi. Saya tidak mendapatkan dukungan dari suami. Pulang bekerja saya bekerja lagi, mencuci, masak, mengurus anak-anak, dst, dst. Saya kan tidak membentuk keluarga ini sendirian Bu Leila. Kenapa suami saya tak sembuh-sembuh dari sedihnya dan membantu saya mencuci piring? Sepanjang hari ia hanya duduk, merokok, menonton TV, atau melamun. Paling banter ia menyiram bunga di kebun kecil kami, tapi sekarang musim hujan. Mendingan menyiram anak-anak untuk mandi”.'''[26]'''''</blockquote>

<blockquote>''“Tampaknya sumai Anda juga sedang menderiat stres berlipat ganda. Dari kedudukan sebagai kepala rumah tangga, tempat kehidupan keluarga bertumpu, sekarang kedudukannya merosot deras. Gempuran pertama karena di-PHK, tonjokan berikut sebab ditolak bekerja di mana-mana, lebih babak belur lagi sebab tidak dapat menambah daya beli keluarga yang serba kurang, bahkan buntutnya Cuma iku mem-“bebani” istri. Lebih terpukul lagi, sebab ia menghadapi pekerjaan “perempuan” di rumah. Pukulan demi pukulan ini yang menyebabkan egonya babak belur, sampai belum sembuh juga dari sakit sedihnya. Akan sangat menolong jika suami-istri yang masing-masing sedang “babak belur” ini dapat lebih kerap menyatakan rasa sayang. Pada pasangannya bersikap sabar dan saling tolong menolong. Mengajak keluarga prihatin dan ikut menolong di rumah”'''[27]'''''</blockquote>

''Akhir-akhir ini saya cepat naik darah, sukar tidur, dan sakit. Hubungan kami jadi makin renggang. Saya berpikir, pantaslah suami mudah tergoda wanita lain....Uni Leila, bagaimana sebaiknya sikap saya agar dia berubah? Ataukah saya mencari wanita lain saja”.'''[28]'''''</blockquote>

''Jika sikap Bapak sering manis dan mesra kepadanya, saya percaya dia pun akan berusaha melakukan hal yang sama pula. Misalnya Bapak tidak hanya minta dilayani dengan menyediakan air jeruk panas, tetapi sekali-kali juga membuatkan susu cokelat kegemarannya. Jangan lupa, sesekali hadiahkanlah sang istri parfum Soir de Paris, atau Beautiful, Estee Lauder, supaya dia tidak senantiasa bau kayu putik dan minyak tanah saja”.''[29]</blockquote>

Menurut Ibn Asyur, ayat tersebut di atas turun untuk menegaskan bahwa pernikahan adalah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Sebelumnya, bagi masyarakat Arab pernikahan adalah antara mempelai laki-laki dan orang tua/wali mempelai perempuan. Sehingga, maskawin yang dibawa laki-laki akan diberikan kepada orang tua/wali bukan kepada perempuan. Maskawin menjadi hak orang tua/wali bukan mempelai perempuan. Dengan cara pandang ini, orang tua/wali berhak sepenuhnya atas harga maskawin. Ayat ke-4 dari Surat an-Nisa turun untuk merubah subyek hukum pernikahan, menjadi mempelai perempuan itu sendiri dengan mempelai laki-laki. Sehingga ketika maskawin diberikan kepada perempuan, akan menjadi milik perempuan sepenuhnya. Maskawin juga harus diberikan, dalam bahasa al-Qur’an, sebagai ''shaduqah'' dan ''nihlah,'' komitmen kejujuran, kerelaan, atau pernyataan simpatik. Ibn Asyur memandang, kata ''nihlah'' sengaja digunakan untuk memastikan bahwa maskawin itu bukan imbalan atas suatu jasa dari perempuan, dan bahwa pernikahan itu bukan tukar menukar (''mu’âwadhah''). Pernikahan, kata Ibn Asyur adalah ikatan untuk tujuan ''mu’âsyarah,'' saling memperlakukan dan membutuhkan satu sama lain, dalam ikatan yang kuat (''‘âshirah ‘azhîmah''), untuk mencapai keinginan bersama melalui pertukaran hak dan kewajiban yang saling melengkapi.[30]

Gagasan adanya sharing properti keluarga, atau harta bersama, adalah salah satu upaya dukungan cendekiawan muslim Indonesia untuk memberi pemihakan pada perempuan yang secara struktur budaya lebih banyak dituntut untuk berada di dalam rumah. Mohd. Idris Ramulya mengkiaskan harta yang diperoleh dalam pernikahan dengan anak yang dilahirkan. Menurutnya, sekalipun istri menanggung dan bekerja lebih keras untuk melahirkan anak jika dibandingkan suami, tetapi karena ikatan pernikahan, anak yang dilahirkan menjadi hak berdua suami dan istri. Begitupun harta yang diusahakan suami, sekalipun ia bekerja lebih keras di luar rumah, tetapi hasil yang diperoleh harus menjadi milik berdua dan bersama, suami dan istri. Dalam gagasan ini, harta yang dihasilkan dari kerja suami dalam ikatan pernikahan adalah harta bersama, dimana tindakan hukum menjadi hak berdua. Jika istri diceraikan atau ditinggal mati suami, maka ia berhak separoh dari harta tersebut, dan separohnya menjadi hak suami untuk diambil dibawa pergi ketika bercerai atau dibagikan kepada ahli warisnya ketika meninggal dunia.[31]