Isu KDRT Dalam Trend Akademik Dan Gerakan: Perbedaan revisi

Menurut beberapa petugas perpustakaan, sebagian buku yang dicari dan tidak ditemukan di rak merupakan buku tandon atau inventaris. Dengan petunjuk jumlah exampler buku tersebut adalah satu. Buku-buku tandon ini tidak dapat dipinjam untuk dibawa pulang, tapi boleh dibaca di tempat dengan melapor kepada petugas perpustakaan.  Kendala selanjutnya adalah ketika peneliti  mencoba menelusuri koleksi infentaris atau tandon tersebut, ternyata koleksi yang dimaksud tidak tersedia. Setelah itu pustakawan dan petugas perpustakaan tidak dapat memberikan petunjuk apapun tentang keberadaan koleksi tersebut. Padahal koleksi-koleksi tersebut sebenarnya sangat mendukung wacana-wacana KDRT.  

Menurut beberapa petugas perpustakaan, sebagian buku yang dicari dan tidak ditemukan di rak merupakan buku tandon atau inventaris. Dengan petunjuk jumlah exampler buku tersebut adalah satu. Buku-buku tandon ini tidak dapat dipinjam untuk dibawa pulang, tapi boleh dibaca di tempat dengan melapor kepada petugas perpustakaan.  Kendala selanjutnya adalah ketika peneliti  mencoba menelusuri koleksi infentaris atau tandon tersebut, ternyata koleksi yang dimaksud tidak tersedia. Setelah itu pustakawan dan petugas perpustakaan tidak dapat memberikan petunjuk apapun tentang keberadaan koleksi tersebut. Padahal koleksi-koleksi tersebut sebenarnya sangat mendukung wacana-wacana KDRT.  

Setelah melakukan observasi langsung ke enam perpustakaan yang ditunjuk, koleksi- koleksi terkait isu-isu KDRT  yang berhasil peneliti temukan 162 buku terkait isu KDRT, tapi kenyataan membuktikan hanya 144 judul buku teks  saja mengenai wacana dan kajian isu KDRT tersebut. Karena ada beberapa judul buku yang sama dimiliki oleh beberapa perpustakaan. Pada saat penelitian dilakukan,  peneliti mendapatkan 22 koleksi di BPAD,  42 koleksi di perpustakaan Rifka Annisa, 34 koleksi di Perpustakaan Pusat UGM, 16 koleksi di Perpustakaan UKDW, 33 koleksi di Perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga dan 16 koleksi di  Perpustakaan LKiS.  

Setelah melakukan observasi langsung ke enam perpustakaan yang ditunjuk, koleksi- koleksi terkait isu-isu KDRT  yang berhasil peneliti temukan 162 buku terkait isu KDRT, tapi kenyataan membuktikan hanya 144 judul buku teks  saja mengenai wacana dan kajian isu KDRT tersebut. Karena ada beberapa judul buku yang sama dimiliki oleh beberapa perpustakaan. Pada saat penelitian dilakukan,  peneliti mendapatkan 22 koleksi di BPAD,  42 koleksi di perpustakaan Rifka Annisa, 34 koleksi di Perpustakaan Pusat UGM, 16 koleksi di Perpustakaan UKDW, 33 koleksi di Perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga dan 16 koleksi di  Perpustakaan LKiS.  

Dengan demikian buku-buku yang membahas mengenai isu-isu KDRT sudah ada jauh sebelum adanya UU PKDRT, namun kemudian bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena akhirnya pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hal ikhwal KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan  secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini pun sudah  dijamin perlindungannya dalam konstitusi kita, yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Sedangkan kasus-kasus KDRT sudah banyak terjadi sebelum itu. Contohnya kasus Suyatmi yang pada akhirnya membunuh suaminya karena sudah bertahun-tahun melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya. Peristiwa ini mencuat diberbagai media TV diakhir bulan November 1997.<ref>Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu azizah Mukarnawati, ''Referensi Bagi Hkim Pengadilan Agama: Tentang kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)'' (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008). Hlm, 34.</ref> Kisah ini kemudian dikutip oleh Ciciek Farha dalam tulisannya pada tahun 1999. Dengan ditetapkannya UU PKDRT No 23 Tahun 2004 ternyata kasus-kasus kekerasan masih banyak yang terjadi. salah satu penyebabnya adalah adanya konstruksi sosial masyarakat yang masih melihat KDRT sebagai masalah privat yang tidak bisa diintervensi. Selain itu, kekerasan psikis sangat kurang direspons oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian buku-buku yang membahas mengenai isu-isu KDRT sudah ada jauh sebelum adanya UU PKDRT, namun kemudian bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena akhirnya pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hal ikhwal KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan  secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini pun sudah  dijamin perlindungannya dalam konstitusi kita, yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Sedangkan kasus-kasus KDRT sudah banyak terjadi sebelum itu. Contohnya kasus Suyatmi yang pada akhirnya membunuh suaminya karena sudah bertahun-tahun melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya. Peristiwa ini mencuat diberbagai media TV diakhir bulan November 1997.<ref>Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu azizah Mukarnawati, ''Referensi Bagi Hkim Pengadilan Agama: Tentang kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)'' (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008). Hlm, 34.</ref> Kisah ini kemudian dikutip oleh Ciciek Farha dalam tulisannya pada tahun 1999. Dengan ditetapkannya UU PKDRT No 23 Tahun 2004 ternyata kasus-kasus kekerasan masih banyak yang terjadi. salah satu penyebabnya adalah adanya konstruksi sosial masyarakat yang masih melihat KDRT sebagai masalah privat yang tidak bisa diintervensi. Selain itu, kekerasan psikis sangat kurang direspons oleh aparat penegak hukum.

Gambaran lain  juga dapat dilihat dari koleksi-koleksi di perpustakaan- perguruan tinggi di UGM, ada beberapa koleksi perpustakaan yang merupakan hasil penelitian tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah domestik maupun publik, tentang pendampingan perempuan korban kekerasan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan inidi gagas oleh Pusat Penelitian dan Kependudukan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebudayaan UGAM yang bekerja sama dengan Ford Foundation (FF). Diantara  karya-karya lembaga ''(institusional repository)'' tersebut adalah ''Kekerasan Terhadap Perempuan Mulitietnik,'' karya Ria Hanurung dkk, yang merupakan penelitian KDRT di Sumatera, yang menekankan ruang lingkup dan intensitas terjadinya kekerasan, kesadaran dan respon kekerasan. Karya lainnya adalah ''Belenggu Adat dan Kekerasan Terhadap Perempuan,'' merupakan hasil karya dari Khairuddin NM dkk, yang membahas mengenai kekerasan yang riel yang terjadi pada masyarakat Papua. Dan masih ada beberpa karya-karya lainnya.

Gambaran lain  juga dapat dilihat dari koleksi-koleksi di perpustakaan- perguruan tinggi di UGM, ada beberapa koleksi perpustakaan yang merupakan hasil penelitian tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah domestik maupun publik, tentang pendampingan perempuan korban kekerasan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan inidi gagas oleh Pusat Penelitian dan Kependudukan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebudayaan UGAM yang bekerja sama dengan Ford Foundation (FF). Diantara  karya-karya lembaga ''(institusional repository)'' tersebut adalah ''Kekerasan Terhadap Perempuan Mulitietnik,'' karya Ria Hanurung dkk, yang merupakan penelitian KDRT di Sumatera, yang menekankan ruang lingkup dan intensitas terjadinya kekerasan, kesadaran dan respon kekerasan. Karya lainnya adalah ''Belenggu Adat dan Kekerasan Terhadap Perempuan,'' merupakan hasil karya dari Khairuddin NM dkk, yang membahas mengenai kekerasan yang riel yang terjadi pada masyarakat Papua. Dan masih ada beberpa karya-karya lainnya.

* Zulaikha, dkk, Sri Rohyati, ''Evaluasi Pemanfaatan koleksi dengan menggunakan Analisis Sitasi: studi Analisis Sitasi skripsi Mahasiswa di Perpustakaan Pusat IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta''. Dalam berhala ilmu perpustakaan dan informasi, Volume I, Nomor I.  

* Zulaikha, dkk, Sri Rohyati, ''Evaluasi Pemanfaatan koleksi dengan menggunakan Analisis Sitasi: studi Analisis Sitasi skripsi Mahasiswa di Perpustakaan Pusat IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta''. Dalam berhala ilmu perpustakaan dan informasi, Volume I, Nomor I.  

----

----

<references />

<references />

[[Kategori:Diskursus Hukum Islam]]

[[Kategori:Diskursus Hukum Islam]]