2023 Aktor Kritis Perempuan dalam Pembahasan RUU PKS Di DPR Periode 2014–2019
 | |
| Judul | SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak |
|---|---|
| Seri | Vol.4, No.2, Desember 2022 |
Tahun terbit | Apr 25, 2024 |
| ISBN | 2716-2230 |
| Nama Jurnal | : | SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak |
| Seri | : | Vol.4, No.2, Desember 2022 |
| Tahun | : | 2023-01-17 |
| Judul Tulisan | : | Aktor Kritis Perempuan dalam Pembahasan RUU PKS Di DPR Periode 2014–2019 |
| Penulis | : | Risyah Aprimayanti (Universitas Jenderal Achmad Yani), Arida Erwianti (STKIP Kusuma Negara) |
Abstract
Substantive representation of women members of the Indonesian legistilative assembly is defined as the presence of women representatives who bring women's interests into the policy formulation process. Through the implementation of the quota for women's candidacy as members of the legislature, the number of women's electability in the Indonesian legistilative assembly, both central and regional in general elections in Indonesia, has increased even though it has not yet reached the critical mass number to voice women's agendas or interests. This paper discusses the slow process of discussing the draft law (RUU) on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) in the Indonesian legistilative assembly for the 2014 – 2019 period, the pros and cons that occurred, and the role of women members of the Indonesian legistilative assembly in pushing for the ratification of the PKS Bill. The theory used is the representation theory of Hanna Pitkin, and the substantive representation of Celis and Childs which mentions the presence of critical actors or critical actors in substantive representations. The discussion of the PKS Bill was slow and accompanied by sharp differences of opinion both within the Indonesian legistilative assembly's factions and in the community. The study findings show that the presence of critical actors among women Indonesian legistilative assembly members is capable of advocating for women's interests, synergizing with women's movements outside the Indonesian legistilative assembly, and establishing cross-party collaboration in encouraging the discussion and ratification of the PKS Bill.
Keywords: Critical Actor, Women In Indonesian Legistilative Assembly, Political Representation, RUU PKS
Abstrak
Representasi substantif perempuan anggota DPR diartikan sebagai hadirnya wakil perempuan yang membawa kepentingan perempuan dalam proses perumusan kebijakan. Melalui penerapan kuota pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif, jumlah keterpilihan perempuan di DPR, baik pusat maupun daerah dalam pemilihan umum di Indonesia, mengalami peningkatan meski belum mencapai angka massa kritis untuk menyuarakan agenda atau kepentingan perempuan. Tulisan ini membahas tentang lambatnya proses pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di DPR periode 2014 – 2019, pro kontra yang terjadi, dan peran perempuan anggota DPR dalam mendorong pengesahan RUU PKS. Teori yang dipakai adalah teori representasi dari Hanna Pitkin, dan representasi substantif dari Celis dan Childs yang menyebutkan hadirnya critical actors atau aktor kritis dalam representasi substantif. Pembahasan RUU PKS berjalan lambat dan disertai perbedaan pendapat yang tajam baik di internal fraksi-fraksi DPR dan di masyarakat. Temuan studi menunjukkan kehadiran aktor kritis di antara perempuan anggota DPR mampu bertindak mengadvokasi kepentingan perempuan, bersinergi dengan gerakan perempuan di luar DPR, dan menjalin kerja sama lintas partai politik dalam mendorong pembahasan dan pengesahan RUU PKS.
Kata Kunci: Aktor Kritis, Perempuan di DPR, Representasi Politik, RUU PKS
Untuk membaca penuh artikel ini silahkan klik tautan berikut: https://doi.org/10.32332/jsga.v4i02.5517