Hukum Aborsi dalam Perspektif Islam: Perbedaan revisi

''"Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya''

Demikianlah, al-Qur'an menjelaskan tahapan-tahapan kejadian manusia di dalam rahim. Namun demikian ayat-ayat di atas tidak menyebut kapan janin mempunyai jiwa/ruh. Informasi mengenai hal ini terdapat dalam hadis Nabi. Paling tidak ada dua hadis Nabi yang mengungkap peniupan ruh ke dalam janin, yakni:

Sebagai konsekuensi dari pemahaman ayat dan hadits sebagaimana dijelaskan di atas, para fuqaha membuat formulasi hukum yang berbeda–beda mengenai aborsi. Perlu untuk dikemukakan di sini, para fuqaha (klasik) memberlakukan hukum ini secara umum, yakni mencakup aborsi di dalam dan di luar perkawinan ( kehamilan karena seks di luar nikah), Hanya saja, perkembangan terakhir menunjukan adanya formulasi hukum tersendiribagi aborsi yang disebabkan oleh hamil di luar nikah dengan alasan-alasan yang sifatnya moral dan sosial.

Secara garis besar pemikiran hukum yang berkembang di seputar aborsi adalah:

b.1. Haram mutlak (''‘ala al-ittifaq''), kecuali ada uzur yang bersifat “''dharuri''”.

Fuqaha Syafi’iyah berpendapat aborsi pada usia kehamilan di bawah 40 hari hukumnya makruh. Inipun dengan syarat adanya keridhaan dari suami istri serta adanya rekomendasi dari dua orang dokter spesialis bahwa aborsi itu tidak menyebabkan kemudhuratan bagi si Ibu.

Jika masa kehamilan telah lewat 40 hari, aborsi haram mutlak, baik janin sudah bergerak maupun belum. Pendapat ini didasarkan pada hadits kedua sebagaiman disebutkan di atas.<ref>Sa’id Ramadan al-Buthi, ''Op.Cit.'' h. 72-73.</ref>

Mengutip pendapat Imam az-Zarkasyi, al-Imam ar-Ramli dalam Nilhayah al-Muhtaj mengemukakan aborsi diperbolehkan pada saat janin masih berupa nuthfah atau ‘alaqah. Pendapat ini disandarkan pada pernyataan Abu Bakar bin Abu Sa’id al-Furati ketika ditanya oleh al-Karabisi tentang seorang laki-laki yang memberi minuman peluntur kepada jariyahnya. Al-Furati menjawab hal itu boleh selagi masih berupa nuthfah atau ‘alaqah. Lebih lanjut ar-Ramli menjelaskan bahwa sebelum nafh ar-ruh,aborsi tidak bisa disebut khilaf al-aula, melainkan mengandung kemungkinan makruh tanzih dan makruh tahrim. Semakin dekat dengan nafh ar-ruh, semakin kuat pula makruh tahrimnya. Dan jika sudah ada ruh, aborsi adalah tindakan kriminal (''jarimah'').<ref>Al-Imam ar-Ramli, ''Nihayah al-Muhtaj,'' (Cairo: Dar al-Syuruq, tth.), juz VIII, h. 416.</ref>  

# Boleh sebelum 120 hari. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar ulama Hanafiyah dan sebagian kecil ulama Syafi’iyah.

# Boleh sebelum 40-45 hari (''takhalluq''). Pendapat ini dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha Syafi’iyah, sebagian besar fuqaha Hanabilah dan sebagian kecil fuqaha Hanafiyah.

# Makruh cenderung haram baik sebelum maupun sesudah 40 hari). Pendapat ini dikemukakan sebagian kecil fuqaha Hanafiyah.

# Haram mutlak. Pendapat ini dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha Malikiyah, Imam al-Ghazali, Ibnu’I Jauzi, dan Ibnu Hazm azh-Zhahiri. Dengan kata lain di samping mayoritas fuqaha Malikiyah, dalam semua madzhab terdapat ulama yang mengaharmkan aborsi secara mutlak.

Diantara alasan yang sering dikemukakan fuqaha untuk kehamilan, sementara ia sendiri sedang menyusui bayinya. Dalam keadaan demikian ia atau suaminya tidak mampu membayar air susu yang lain. Alasan lain adalah ketidakmampuan ibu menanggung beban hamil, karena tubuhnya yang kurus dan rapuh. Dalam kasus-kasus seperti ini aborsi,tanpa memandang usia kehamilan, dapat dilakukan sepanjang menurut penelitian medis yang dapat dipercaya, kelahirannya dipastikan akan membahayakan jiwa ibu.

Dilema kematian antara ibu dan janin dalam pandangan fuqaha dipecahkan melalui pengorbanan janin berdasarkan kaedah :

”Idza ''ta’aradha al-mafsadatani ru’iya a’adzamuhuma dhararan bi-rtikab akhaff adh-dhararain.”'' (jika terjadi pergulatan antara dua hal yang sama-sama merugikan, maka yang harus dipertahankan adalah hal yang menimbulkan kerugian paling berat dengan menempuh resiko kerugian yang lebih ringan).

1. QS al-Isra /17:15:

2. Hadits mengenai perempuan Ghamidiyah yang diriwayatkan Muslim dari Buraidah r.a. yang dating kepada Rasulullah dengan membawa pengakuan ia telah berzina dengan Ma’iz bin Malik sedang hamil karenanya. Ma’iz dirajam lebih dulu setelah empat kali membuat pengakuan zina dan meminta Rasulullah mensucikannya. Namun terhadap peremuan Ghaamidiyah itu Rasulullah menangguhkan hukuman rajam sampai ia melahirkan anaknya dan menyapihnya. Setelah si anak disapih dan diserahkan kepada orang lain, barulah ia dirajam.<ref>Muslim, ''Op.Cit.,'' kitab al-Hudud bab Man I’tarafa ‘ala Nafsihi bi al-Zina, hadis ke-1695.</ref>

5. Aborsi terhadap janin hasil hubungan di luar nikah juga bertentangan dengan kaedah “''sad adz-dzari’ah”.''<ref>Sa’id Ramadan al-Buthi, ''Op. Cit.,'' h. 127-139.</ref>

Formulasi hukum diatas mencrminkan ketegasan fiqh sekaligus Elastisitasnya. Ketentuan hukum yang keras namun tetap ada celah untuk menempuh apa yang aslinya diharamkan ketika terjadi benturan dua kemudharatan merupakan salah satu pola pikiran yang khas dalam fiqh. Itu bisa dimengerti karena fiqh diformulasikan untuk menjamin tercapainya ''maqashid as-syari’ah'' yang dalam konteks ini adalah ''hafidz an-nafs'' dan ''hafidz al-‘irdh.'' Dengan demikian pemikiran yang dikembangkan oleh al-Buthi di atas sebetulnya merupakan represntasi dari pendirian sebagian besar fuqaha kontemporer.

Satu hal yang perlu dicatat di sini, dalam kasus perzinaan, pendekatan hukum aborsi dalam fiqh dilakukan dengan mngedepankan hak janin dan hak masyarakat. Hak Ibu yang mengandung justru tidak mendapatkan tempat sama sekali. Pada titik inilah, antara lain, kontroversi dengan kalangan aktivis “pro-choice” terjadi.

''Diyat'' penuh juga berlaku jika janin yang sudah diketahui hidup di rahim ibunya terbunuh karena tindak kriminal terhadap ibunya dan bukan dimaksudkan untuk mebunuh karena tindak kriminal terhadap ibunya sendiri dan bukan dimaksudkan untuk membunuh janin itu sendiri. Ini adalah pendapat jumhur. Namun jika tindakan itu memang dimaksudkan untuk mencelakai si janin itu sendiri, maka pelakunya wajib membayar ''kifarati.'' Demikian pendapat ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.<ref>Ibnu Qudamah, ''Op.Cit.,'' h. 403, al-Syirbini, ''Op.Cit.,'' h. 105.</ref>  

Sama halnya dengan perdebatan yang terjadi dalam fiqh Islam, kontroversi mengenai kapan janin dianggap sebagai makhluk bernyawa juga terjadi dalam dunia kedokteran. Dalam lafal sumpah dokter yang disusun oleh World Medical Association tahun 1948, disebutkan bahwa dokter harus menghormati kehidupan insani sejak saat pembuahan sel oleh sperma, Ini dipengaruhi oleh pandangan Kristiani yang berkembang di Barat saat itu.

Ketika teknologi bayi tabung ditemukan tahun 1979, sumpah dokter di atas menimbulkan dilemma, karena bayi tabung diproses melalui pengambilan beberapa (7-10) sel telur yang kemudian dibuahi oleh sperma suaminya di laboratorium. Setelah pembuahan, hanya beberapa yang dikembalikan ke rahim ibunya, sedang yang lain disimpan atau dimusnahkan. Jika kehidupan dimulai dari saat pembuahan. Sebaliknya mengembalikan seluruh sel yang dibuahi ke rahim ibu juga tidak mungkin dan memperbesar resiko kegagalan.

Dilema ini kemudian dipecahkan oleh sebuah keputusan di Venesia tahun 1983 yang intinya dokter menghormati kehidupan sejak kehidupan itu dimulai. Persatuan Dokter spesialis Kebidanan se-Dunia dalam perkembangannya menetapkan bahwa kehidupan dimulai sejak sel telur yang dibuahi menempel di dinding rahim. Dilemanya bayi tabung akhirnya terselesaikan.

Namun hasil penelitian Norman F. Ford kemudian menunjukan bahwa kehidupan dimulai setelah pembentukan ''primitive streak,'' yaitu lipatan ke dalam yang terbentuk pada ''zygote'' ( hasil pertautan sel telur dan sperma) saat berusia empat minggu. Pada saat itulah, menurut Ford, embrio baru bisa lisebut sebagai ''person'' atau rnakhluk insani.<ref>Dr. Kartono Muhammad, ''Kontradiksi dalam Kesehatan Reproduksi,'' (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), cet. Ke-1, h. 130-131.</ref>

# Pasal 346 KUHP berunsurkan sbb: a). perempuan b). dengan sengaja c). menyebabkan gugur atau mati kandungannya d). menyuruh orang lain untuk itu e). dihukum penjara selama-lamanya empat tahun

# Pasal Pasal 347 berunsurkan: a). barang siapa b).dengan sengaja c). menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan d). tidak diizinkan oleh perempuan itu e). dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. Ditambahkan dalam ayat 2, jika karena perbuatan itu perempuan mati maka dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

# Pasal 348 berunsurkan : a). barang siapa b). dengan sengaja c). menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan d). engan izin perempuan itu e).dihukum penjara selama-larnanya lima tahun enam bulan. Ditambahkan dalam ayat 2, jika karena itu perempuan mati, maka dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

# Pasal 349 secara spesifik menetukan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan aborsi dalam kerangka profesi mereka yakni membantu salah satu kejahatan yang tersebut dalampasal 346, 347,dan 348, maka hukumannya dapat ditambah sepertiga dari yang terdapat dalam ketentuan yang, dilanggar dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut.

a. tidak mempermasalahkan usia kandungan

b. tidak mempermasalahkan cara melakukannya.

a. Bedaska indikasi medis yang  mengharuskan diambilnya tindakan tersebut

b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggang jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli

c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya

d. Pada sarana kesehatan tertentu.<ref>Syafiq Hasyim, ''Menakar “Harga” Perempuan,'' (Bandung: Mizan, 1999), cet. Ke-1, h. 276-277.</ref>

# Pada perempuan yang belum/tidak menikah, alasan melakukan aborsi di antaranya karena masih berusia remaja, pacar tidak mau bertanggungjawab, takut pada orang tua, berstatus janda yang hamil di luar nikah, dan berstatus sebagai simpanan sesorang dan dilarang hamil oleh pasangannya.

# Pada perempuan yang sudah menikah, alasannya antara lain karena kegagalan alat kontrasepsi, jarak kelahiran yang terlalu rapat, jumlah anak yang terlalu banyak, terlalu tua untuk melahirkan, fator sosial ekonomi (tidak sanggup lagi membiayai anak-anaknya dan khawatir masa depan anak tidak terjamin), alasan medis, sedang dalam proses perceraian dengan suami, atau karena berstatus sebagai istri kedua dan suaminya tidak menginginkan kehadiran anak dari dia.<ref>''Ibid.,'' h. 5.</ref>

# Dari perspektif agama-agama samawi, aborsi pada dasarnya adalah tindakan yang dilarang. Namun demikian Islam mempunyai corak hukum yang lebih fleksibel. Fleksibilitas ini memungkinkan adanya toleransi terhadap aborsi dalam kasus-kasus tertentu seperti aborsi untuk menyelamatkan nyawa ibu dan aborsi akibat ,perkosaan. Banyak variable yang dipertimbangkan dalam proses penentuan hukum aborsi, sehingga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ikhtilaf memang terjadi, namun semuanya memiliki dasar hukum dan argumen moral yang kuat.

# Melihat perdebatan yang terjadi, baik dalam Islam maupun dalam hukum positif, tampak bahwa dasar pelarangan aborsi adalah penghormatan kepada kehidupan, khususnya kepada yang bernyawa. Berbagai erangkat hukum, termasuk sanksi-sanki hukum dirumuskan untuk melindungi kehidupan makhluk bernyawa yang bernama janin ini. Fiqh Islam sangat rinci dalam menjelaskan sanksi-sanksi ini. Sayangnya, sampai kini persoalan kapan kehidupan dimulai masih menjadi sesuatu yang diperdebatkan oleh para ahli baik dari kalangan agama maupun medis.

# Satu hal yang penting untuk dicatat adalah bahwa nilai-nilai moral yang mendasari seluruh bangunan hukum tentang aborsi baik hukum agama maupun hukum negara ternyata mengalami kesulitan penerapan dan perbenturan di tingkat lapangan. Sekalipun secara moral-ideal dan legal-formal aborsi dilarang, toh praktek aborsi menunjukkan angka yang cukup tinggi. Aborsi juga secara signifikan menyumbang angka kematian ibu akibat tindakan aborsi yang tidak aman. Ini semua menunjukkan bahwa pendekatan terhadap masalah aborsi semata-mata dari sudut moral dan hukum tidak cukup.

# Kenyataannya, baik hukum positif maupun fiqh Islam tidak memasukkan agenda hak-hak reproduksi perempuan -dalam hal ini hak  untuk memutuskan hamil atau tidak dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman- dalam konsideran hukumnya Dalam kasus tertentu, misalnya aborsi karena perkosaan, KUHP bahkan menafikan hak perempuan untuk melanjutkan atau menggugurkan kehamilannya. Oleh karena itu menjadi bisa dimengerti jika suara yang menginginkan diberikannya hak ini. kepada perempuan kian hari kian nyaring terdengar.  

# Di tengah dilemma antara nilai moral dan tuntutan kebebasan perempuan untuk menjalankan hak-hak reproduksinya (pro-choice) seperti terjadi sekarang, sudah saatnya islam menyatakan pendirian yang tegas dengan segala segala konsekuensinya. Bila pilihan "Pro-life" dianggap sebagai pilihan terbaik, maka para [[tokoh]] Islam tidak cukup hanya memberi fatwa hukum melainkan juga harus mempersiapkan berbagai perangkat yang mendukung tersosialisasikannya pilihan itu di tengah masyarakat. Misalnya, menyiapkan sikap mental dan sosial masyarakat agar tidak mau melakukan aborsi, mensosialisasikan sikap bisa menerima anak yang lahir dari kehamilan yang tidak dikehendaki, dan membuat system sosial yang siap dengan segala risiko pilihan sikap "pro-life". Agama dan hukum tidak boleh ambigu. Sebab, ambiguitas seperti ini terbukti tidak menyelesaikan persoalan.