Pariwisata Ramah Disabilitas di Wilayah Jakarta

Revisi per 22 Juli 2025 01.39 oleh Agus Munawir (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{| |Sumber |: |[https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/19942 Journal of Management Public Policy] |- |Seri |: | Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018 |- |T...')
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)
Sumber : Journal of Management Public Policy
Seri : Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018
Tahun : April 2018
Penulis : Dessy Grestika Ratna (Departemen Ilmu Administrasi Publik), Kismartini Kismartini (Departemen Ilmu Administrasi Publik)
DOI : https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.19942

Abstrak

Pariwisata Ramah Disabilitas di Wilayah Jakarta
NO PHOTO.jpg
JudulJournal of Management Public Policy
SeriVolume 7, Nomer 2, Tahun 2018
Tahun terbit
April 2018
ISBN-

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bidang ketenagakerjaan di Kota Semarang, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bidang ketenagakerjaan di Kota Semarang belum optimal dilihat dari 3 aspek yaitu implementor, what happen, dan capaian implementasi. Dilihat dari aspek implementornya sudah baik karena implementasinya dilakukan oleh semua dinas dengan tupoksinya masing-masing ,aspek what happen belum baik karena Perda tersebut masih mengacu pada Undang-undang lama dan Kota Semarang masih belum memiliki perwal. Aspek capaian implementasinya belum tercapai sesuai dengan yang tertuang didalam Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penyebab belum optimalnya pelaksanaan kebijakan ini adalah belum adanya dana dari APBD, belum ada staf khusus di Dinasker untuk penyandang disabilitas dan faktor lingkungan sosial –budaya dan teknologi di Kota Semarang. Saran yang diberikan peneliti adalah mengalokasikan dana dari APBD, membentuk staf khusus untuk pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, membuat SOP untuk kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan sosialisasi dalam rangka mengubah mindset masyarakat agar tidak malu dengan keberadaan penyandang disabilitas dan juga mindset penyandang disabilitas agar tidak selalu merasa ingin dikasihani

Kata Kunci: pemenuhan hak , penyandang disabilitas, sumber daya, mindset.