15.259
suntingan
Difabel (Perempuan) Dalam Masyarakat Adat: Perbedaan revisi
Difabel (Perempuan) Dalam Masyarakat Adat (lihat sumber)
Revisi per 27 Juli 2025 13.46
, 27 Juli 2025 13.46tidak ada ringkasan suntingan
| Baris 15: | Baris 15: | ||
|: | |: | ||
|[[Lembaga|LEMBAGA]] SAPDA | |[[Lembaga|LEMBAGA]] SAPDA | ||
|}{{Infobox book|editor=|publisher=Lembaga SAPDA|image=Berkas: | |}{{Infobox book|editor=|publisher=Lembaga SAPDA|image=Berkas:Difabel Perempuan dalam Masyarakat Adat.jpg|italic title=Difabel (Perempuan) Dalam Masyarakat Adat|isbn=-|pub_date=2017|cover_artist=|pages=|series=-|author=|title_orig=Difabel (Perempuan) Dalam Masyarakat Adat}} | ||
Masyarakat hukum adat memiliki kehidupan komunal, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada individu. Ikatan ini didasari oleh faktor teritorial dan genealogis, yang dalam beberapa kasus melindungi perempuan difabel, seperti di Tampaksiring, Bali dan Sembalun. Namun, ikatan komunal yang terlalu kuat sering kali mengabaikan hak perempuan difabel. Mereka bisa disamakan, dieksklusi, atau dikurung dalam peran domestik. Rasa malu dan jarak sosial juga melemahkan partisipasi mereka dalam [[komunitas]]. Hukum adat sering terjebak dalam [[tradisi]] patriarki, memperlemah akses perempuan difabel dalam relasi sosial. | Masyarakat hukum adat memiliki kehidupan komunal, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada individu. Ikatan ini didasari oleh faktor teritorial dan genealogis, yang dalam beberapa kasus melindungi perempuan difabel, seperti di Tampaksiring, Bali dan Sembalun. Namun, ikatan komunal yang terlalu kuat sering kali mengabaikan hak perempuan difabel. Mereka bisa disamakan, dieksklusi, atau dikurung dalam peran domestik. Rasa malu dan jarak sosial juga melemahkan partisipasi mereka dalam [[komunitas]]. Hukum adat sering terjebak dalam [[tradisi]] patriarki, memperlemah akses perempuan difabel dalam relasi sosial. | ||