Naskah Hasil Musyawarah Keagamaan Tentang Kekerasan Seksual

Dari Kupipedia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia

No. 01 /IV/2017 Tentang Kekerasan Seksual


Tashawur (Deskripsi)

Sepanjang 2001-2011 rata-rata setiap 2 jam, ada 3 perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang berarti ada 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya (Komnas Perempuan, 2012). Sementara itu 1 dari 3 perempuan usia antara 15 dan 64 tahun di Indonesia mengalami kekerasaan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Sekitar 2 dari 11 perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekekerasan seksual oleh pasangannya selama hidup mereka. Sekitar 1 dari 4 perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh selain pasangan selama hidup mereka (BPS-SPHPN, 2016).

Sepanjang tahun 2016, data kekerasan seksual di ranah KDRT/personal, perkosaan menempati posisi tertinggi sebanyak 1.389 kasus, lalu pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Data perkosaan dalam perkawinan sebanyak 135 kasus dan menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah KDRT/personal adalah pacar sebanyak 2.017 orang. Kekerasan di ranah komunitas mencapai angka 3.092 kasus (22%), dimana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.290 kasus (74%), diikuti kekerasan fisik 490 kasus (16%) dan kekerasan lain di bawah angka 10%; yaitu kekerasan psikis 83 kasus (3%), buruh migran 90 kasus (3%); dan trafiking 139 kasus (4%). Jenis kekerasan yang paling banyak pada kekerasan seksual di ranah komunitas adalah perkosaan yakni 1.036 kasus dan pencabulan  dengan 838 kasus (Komnas Perempuan, 2017).

Kekerasan adalah ekspresi dominasi dalam sebuah hubungan yang tidak setara baik di dalam atau di luar rumah tangga. Kekerasan bukan sebuah tindakan khilaf atau ketidak-sengajaan pelaku yang bersifat spontan. Kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana kekerasan terhadap kelompok minoritas, kelompok difable dan atau anak-anak, selalu berangkat dari cara pandang dan anggapan bahwa perempuan layak menerima tindakan kekerasan karena kesalahan mereka sendiri yang tak mengikuti kehendak patronnya. Patron itu bisa berupa pasangan, atau orang yang punya otoritas atas korban, atau norma-norma yang dianggap sebagai kebenaran. Kekerasan seksual adalah bentuk ekspresi penindasan yang paling brutal. Tujuannya  untuk menundukkan, menaklukkan atau menunjukkan dominasi  dan kekuasaan pelaku atas korban.  

Adapun 15 bentuk kekerasan seksual sepanjang tahun 1998-2013, mulai dari yang tertinggi data korbannya yakni perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasikan perempuan, pemaksaan alat konstrasepsi dan sterilisasi, serta kontrol seksual lewat aturan berbusana (Komnas Perempuan, 2013).

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan ini telah berdampak pada keterpurukan perempuan, baik secara fisik maupun mental dalam berbagai aspek, seperti: (1) kesehatan, baik fisik seperti luka ringan, luka berat, kehamilan, pengguguran kandungan, pembuhunan anak, dan kematian baik dibunuh ataupun bunuh diri karena frustasi dan depresi; maupun psikis seperti depresi, ketakutan, dan trauma; maupun seksual seperti rusaknya organ seksual, tidak berfungsinya organ seksual, terjangkit penyakit menular seksual, dan pelacuran diri; (2) pendidikan, seperti kehilangan kesempatan melanjutkan sekolah; (3) ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan dan kehilangan mata pencaharian; (4) sosial, seperti dikucilkan masyarakat sekitar, mendapatkan pelabelan buruk (stigma), dan diusir. Keluarga juga cenderung menyalahkan dan tidak mendukung pemulihan korban; (5) kriminalisasi, yaitu memperlakukan korban perkosaan sebagai pelaku tindakan kriminal, misalnya dengan memberlakukan hukuman cambuk padanya. 

Dalam kasus perkosaan, tidak sedikit korban malah dianggap sebagai pihak yang mengundang atau mengkondisikan terjadikan kekerasan seksual. Misalnya cara pandang atas korban sebagai penggoda atau penyebab terjadinya perkosaan sehingga mereka pun disalahkan. Ketika korban tak dapat menunjukkan bukti kekerasan, perkosaan sering dialihkan menjadi perkara suka sama suka, kriminalisasi atas nama pencearan nama baik, dan perkara perbuatan zina bagi perempuan yang bersuami. Korban perkosaan bahkan ada yang dinikahkan dengan pelaku, dikeluarkan dari sekolah, dikucilkan, diusir, dan diminta taubat karena dianggap berdosa.

Indonesia telah memiliki seperangkat aturan dalam upaya mengatasi kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi cara aparat hukum menangani kasus ini seringkali membuat hak-hak korban sulit dipenuhi. Lebih-lebih jika korban dan pelaku terikat perkawinan karena adanya anggapan kuat bahwa lelaki berhak atas keseluruhan tubuh lahir batin istrinya yang berangkat dari cara pandang budaya dan agama. Sebab lainnya adalah aparat abai dalam menggunakan analisis yang dapat memetakan secara adil dan benar serta obyektif dalam memosisikan korban. Akibatnya, korban mengalami tindakan diskriminasi yang berulang kali sejak mereka mengalami kekerasan hingga penanganan ketika melapor.

Data dari penyedia layanan menunjukkan bahwa 85% perempuan korban kekerasan yang mengakses lembaga penyedia layanan mengalami diskriminasi. Misalnya, laporan korban tidak dipercaya atau laporan tak segera ditindaklanjuti. Bentuk diskriminasi lain adalah pembebanan korban terhadap pembuktian kasus, tidak adanya sistem jaminan keamanan yang baik untuk menghindarkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, terbatasnya akses Rumah Aman, dan terbatasnya tenaga psikiater. Keterbatasan-keterbatasan infrasturuktur dan sistem ini menyebabkan korban kekerasan seksual justru seringkali dikucilkan di masyarakat.

Pertanyaan:

  1. Apa hukum kekerasan seksual dalam segala bentuknya?
  2. Apakah perkosaan sama dengan perzinahan, baik dari aspek definisi, hukuman dan pembuktikan?
  3. Bagaimana pandangan Islam tentang aparatur negara dan pihak-pihak yang berkewajiban melindungi korban kekerasan seksual, namun tidak menjalankan kewajibannya dalam melindungi korban, atau bahkan menjadi pelakunya? Apakah Islam mengenal konsep pemberatan hukuman terhadap pelaku seperti itu?


Adillah (Dasar Hukum)

Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut di atas, Musyawarah merujuk pada dasar-dasar hukum berikut ini:

Dalil Hukum Kekerasan Seksual dalam Segala Bentuknya

a.   Nash Al-Qur’an

1) Status manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai makhluk mulia:
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء، 70).
Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. Al-Isra’, 17: 70)
2) Larangan melecehkan martabat perempuan dan perintah memperlakukan mereka secara bermartabat:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء، 19).
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan saling menggaulilah kalian kepada mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa’,  4: 19).
3) Perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga satu sama lain:
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة، 71).
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah,  9: 71)
4) Larangan menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa bukti:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور، 4-5).
Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik (berbuat zina) kemudian mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka (yang menuduh) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nur,  24: 4-5)
5) Larangan menyakiti orang yang tidak bersalah
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (الأحزاب، 58).
Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. Al-Ahzab,  33: 58)
6) Larangan mendatangkan bencana pada orang yang beriman
إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (البروج، 10).
Sesungguhnya orang-orang yang menfitnah kepada orang-orang beriman laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. (QS. Al-Buruj, 85: 10)
7) Larangan memaksa perempuan melacurkan diri, meski budak:
وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور، 33).  
Dan janganlah kamu paksa “budak-budak perempuanmu” untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang (pernah telanjur) memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka dipaksa itu. (QS. An-Nur, 24: 33).

b.   Nash Hadis

1) Perintah menjaga martabat kemanusiaan:
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 67).
Dar Abdurrahman bi Abi Bakarah dari ayahnya, dari Nabi Saw, bersabda: “Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram (untuk ditumpahkan, dikuasai secara zalim, dan dirobek-robek) sebagaimana terhormatnya hari ini dan bulan ini di negrimu ini, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir (Riwayat Bukhari, no. Hadits: 67).
2) Larangan perdagangan perempuan, walaupun ia budak:
عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (رواه البخاري، رقم الحديث: 2277).
(مهر البغي) ما تأخذه الزانية على زناها وقد كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا والاكتساب به فأنكر الإسلام ذلك ونهى عنه قال الله تعالى {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا}. / النور 33 /. فتياتكم إمائكم. تحصنا تعففا.
Dar Abu Mas’ud al-Anshari ra, bahwa Rasulullah Saw bersabd: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang mengambil harga dari penjualan anjing, dan mas kawin dari hasil pelacuran, dan upah dari perdukunan..” (Riwayat Bukhari, no. Hadits: 2277)
Adapun yang dimaksud Mahrul Baghyi adalah upah yang diambil sebagai imbalan perzinahan. Di masa Jahiliyyah banyak hamba sahaya yang dipaksa oleh tuan-tuannya untuk mencari usaha melalui perzinahan. Islam mengingkari semua itu dan melarangnya.
3)  Jenis-jenis perkawinan yang Islam larang karena mengandung penistaan
عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ وَيصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ، كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أَرْسِلِي إلَى فُلانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلا يَمَسُّهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحُ الِاسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ، يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ فَيُصِيبُونَهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ - بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا - أَرْسَلَتْ إلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، فَتَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلانُ، فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ، فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرَّجُلُ وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ الرَّايَاتِ وَتَكُونُ عَلَمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ جَمَعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهَا الْقَافَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِاَلَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إلا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ في صحيحه، رقم الحديث: 5182).
Dari Urwah, Aisyah RA mengabarkan bahwa di masa Jahiliyah pernikahan  mempunyai empat pola. Pertama, nikah sebagaimana dikenal hari ini,  di mana seorang laki-laki meminang pada walinya gadis yang berada dalam perwalian atau putrinya, memberikan maharnya dan kemudian menikahinya.  Kedua nikah Istibdha’, praktek pernikahan di mana suami  memerintahkan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki terpilih, dan suami tidak akan menggauli istrinya kembali sampai istri diketahui hamil dari hubungan dengan laki-laki pilihan itu. Praktek ini dilakukan karena suami menginginkan keturunan yang unggul dari aspek  nasab. Ketiga, nikah  di mana sekelompok laki-laki secara rombongan masuk ke tempat seorang perempuan kemudian secara bergiliran melakukan hubungan seksual dengannya. Setelah hamil dan melahirkan, dan telah berlalu berapa malam setelah melahirkan, perempuan itu mengumpulkan kembali laki-laki yang telah menggaulinya. Setelah berkumpul, perempuan itu kemudian menasabkan anak yang dilahirkannya kepada salah satu dari beberapa laki-laki yang ia sukai dan tidak boleh menolaknya. Keempat, nikah di mana siapapun laki-laki tidak terbatas bisa melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Mereka adalah pelacur-pelacur yang memasang bendera di depan rumahnya sebagai promosi. Siapapun yang mau, boleh melakukan hubungan seksual. Setelah hamil,  dengan bantuan orang pintar yang mampu mengetahui asal-asul seorang anak. Kemudian perempuan itu pun meyerahkan anaknya kepada laki-laki yang secara biologis diyakini sebagai ayahnya. Setelah Allah mengutus Muhammad saw, beberapa pernikahan itu dihancurkan kecuali, satu pernikahan, yaitu pernikahan yang kita kenal hari ini (Riwayat Bukhari, no. Hadits: 5182).

c.    Aqwal Ulama

  1. Imam Syafi’i: Islam memerintahkan menjaga kedaulatan manusia atas dirinya: “Wahai anakku, Allah telah menciptakanmu dalam keadaan merdeka, maka menjadilah merdeka sebagaimana Allah ciptakan…” (al-Umm, j.1, h.14)
  2. Wahbah Az-Zuhaili: Islam berusaha keras melindungi hak-hak asasi manusia, baik di negara Islam maupun negara perang. Secara nyata Islam menghormati kemuliaan kemanusiaan, kemerdekaan, keadilan, persaudaraan, tolong-menolong, kesetaraan, di antara seluruh manusia…..”(Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, j.8, h.6416)
  3. Wahbah Az-Zuhaili: “…termasuk Mu’asyarah bil Ma’ruf adalah tidak menyakiti, memberikan hak-haknya dan memperlakukannya secara baik. Itu adalah hal yang sangat dianjurkan berdasarkan firman Allah “Saling bergaullah kalian kepada mereka dengan baik”, dan berdasarkan sabda Nabi: “Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku”….Termasuk Mu’asyarah bil Ma’ruf adalah tidak melakukan hubungan seksual kecuali dengan cara yang patut, jika istrinya kurus kering tidak mampu senggama, maka tidak boleh dilakukan, karena itu akan membahayakannya (Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, j.9, h.6598).
  4. Wahbah Az-Zuhaili: Islam melarang merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan, baik Muslim maupun non Muslim, baik dalam damai maupun perang, pada teman maupun musuh: “Kemuliaan Kemanusiaan adalah hak natural setiap manusia yang dilindungi Islam dan dipandang sebagai prinsip hukum dan dasar-dasar hidup bersama. Maka tidak boleh meruntuhkan kemuliaan siapapun, atau membolehkan mengucurkan darah dan kemuliaan manusia, baik mereka orang baik maupun jahat, muslim maupun non muslim. Karena tujuan hukuman dalam Islam adalah untuk memperbaiki dan mencegah keberulangan, bukan dendam dan penghinaan. Tidak boleh secara syar’i mencaci, mengejek, menghina dan mencemarkan kehormatan, sebagaimana tidak boleh melakukan mutilasi, baik setelah mati, terlebih masih hidup, walaupun kepada musuh sekalipun, walaupun dalam keadan perang atau setelah perang sekalipun. Tidak boleh hukuman dalam bentuk melaparkan, mendahagakan, merampok dan merampas… karena Allah telah memuliakan seluruh umat manusia. Nabi bersabda: “Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kekayaan, dan harga diri kalian adalah terhormat, seperti terhormatnya bulan ini” (Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, j. 8, h. 6208)
  5. Al-Qurthubi: Sahnun mengatakan bahwa Ulama Malikiyah berpendapat kawin paksa tidak sah: “…Sahnun berkata bahwa Ulama Malikiyah sepakat bahwa pernikahan laki-laki dan juga perempuan yang dipaksa adalah batal demi hukum. Mereka berpendapat, tidak boleh dijadikan dasar apapun, sebab pernikahan paksa tidak sah……” (Al-Jami’u li-Ahkamil Qur’an, j.16, h. 202).
  6. Majma’ al-Fiqhil Islami ad-Dauli: “Kelima: Menyerukan untuk menghormati perempuan di seluruh ranah kehidupan, menolak kekerasan yang masih sering terjadi di berbagai wilayah, termasuk kekerasan dalam rumah-tangga, eksploitasi seksual, penyajian gambar-gambar porno, pelacuran, perdagangan perempuan, dan eksploitasi seksual lainnya yang masih sering terlihat di berbagai masyarakat yang bisa merendahkan perempuan dan kehormatannya, dan pengingkaran terhadap hak-haknya. Semua itu adalah hal-hal yang mungkar yang tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali.” (Qararat wa Taushiyyat Majma’il Fiqhil Islamid Dauli, Tahun 1405-1430 H, 1-185, h. 218).
  7. Majma’ al-Fiqhil Islami ad-Dauli: “Ke-enam: tersedianya sarara-sarana informasi untuk penguatan peran positif perempuan dan menolak seluruh bentuk-bentuk eksploitasi perempuan di dalam ruang informasi, dan menolak seruan-seruan yang memperburuk nilai-nilai moral yang berpotensi merendahkan kepribadian dan kemuliaan perempuan. (Qararat wa Taushiyyat Majma’il Fiqhil Islamid Dauli, Tahun 1405-1430 H, 1-185, h. 218).
  8. Majma’ al-Fiqhil Islami ad-Dauli: “Ketujuh, sudah seyogyanya mengerahkan seluruh potensi untuk meringankan beban derita perempuan dan masyarakat yang rentan, secara khusus perempuan-perempuan beriman yang selalu menjadi korban konflik bersenjata dan imperialism, kefakiran serta menjadi korban dari eksploitasi ekonomi.” (Qararat wa Taushiyyat Majma’il Fiqhil Islamid Dauli, Tahun 1405-1430 H, 1-185, h. 218).
  9. Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari: “Alasan syar’i yang membolehkan isteri menolak berhubungan seksual dengan suami antara lain alat kelamin suami terlalu besar sehingga tidak mungkin dilayaninya, sakit yang jika senggama akan membahayakannya, sakit gatal pada kemaluannya, atau seperti sedang dalam keadaan haid. Istri juga boleh menolak hubungan jika mas kawin belum diberikan.”

Dalil Mengenai Pertanyaan Apakah Perkosaan Sama dengan Perzinahan

a.    Nash Al-Qur’an

1) Perempuan korban perkosaan tidak boleh dihukum
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور، 33).
Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (QS. An-Nur, 24: 33).
2)  Kesaksian perempuan sama dengan laki-laki
  وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ  وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (النور، 6-9).
Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (QS. An-Nur, 24: 6-9)
3)     Hukuman berat bagi pelaku kerusakan di muka bumi dan perkosaan adalah salah satu unsurnya.
إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة، 33-34).
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, maka hendaknya mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan selang seling, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah, 5: 33-34).

b.    Nash Hadis

1) Pelaku perkosaan dihukum berat, korban dibebaskan dan perempuan diterima sebagai saksi korban:
عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلاَةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، فَانْطَلَقَ، وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: ارْجُمُوهُ، وَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، وَعَبْدُ الجَبَّارِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ. (رواه الترمذي في سننه، رقم الحديث: 1525 وابن داود في سننه، رقم الحديث: 4381).
…….Di masa Nabi, ada seorang perempuan yang keluar rumah untuk menunaikan shalat, lalu dicegat oleh seorang laki-laki yang kemudian memperkosanya. Perempuan itu menjerit lalu lelaki itu pun lari. Lalu lewatlah seseorang dan perempuan itu pun mengadu bahwa ada seseorang yang telah menodainya. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu sekompok muhajirin dan mengadukan bahwa ada seorang laki-laki yang menodainya. Mendengar itu, sekelompok muhajirin itu mengejar laki-laki yang diduga sebagai pelakunya. Setelah ditangkap, kemudiaan ditayakan pada perempuan itu, apakah laki-laki ini yang telah  memperkosamu? Iya, jawab perempuan. Kemudia sahabat muhajirin membawa laki-laki itu menghadap Nabi. Beliau pun memerintahkan agar laki-laki itu dirajam, sedangkan kepada perempuan itu, Nabi mengatakan “Pulanglah, Allah telah memaafkanmu”…. (Riwayat Turmudzi, no. Hadits: 1525 dan Abu Dawud no. Hadits: 4381).
2) Keharusan mendengarkan saksi perempuan dan saksi korban serta larangan kriminalisasi korban:
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ : إِنَّا لَبِمَكَّةَ إِذْ نَحْنُ بِامْرَأَةٍ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ حَتَّى كَادَ أَنْ يَقْتُلُوهَا وَهُمْ يَقُولُونَ زَنَتْ زَنَتْ فَأُتِىَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِىَ حُبْلَى وَجَاءَ مَعَهَا قَوْمُهَا فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ أَخْبِرِينِى عَنْ أَمْرِكِ. قَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ امْرَأَةً أُصِيبُ مِنْ هَذَا اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ نِمْتُ فَقُمْتُ وَرَجُلٌ بَيْنَ رِجْلَىَّ فَقَذَفَ فِىَّ مِثْلَ الشِّهَابِ ثُمَّ ذَهَبَ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ قَتَلَ هَذِهِ مَنْ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ أَوْ قَالَ الأَخْشَبَيْنِ - شَكَّ أَبُو خَالِدٍ - لَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ فَخَلَّى سَبِيلَهَا وَكَتَبَ إِلَى الآفَاقِ : أَنْ لاَ تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلاَّ بِإِذْنِى  , ) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي. وقال الألباني في الإرواء: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، رقم الحديث: 2362(.
…Ketika itu kami berada di Makkah. Tiba-tiba kami bertemu seorang perempuan yang dikerubuti dan nyaris masyarakat membunuhnya. Mereka berteriak-teriak, “Perempuan ini telah berzina, ia berzina!”. Kemudian perempuan itu dihadapkan pada Umar bin Khattab RA dalam keadaan hamil. Dan di saat yang sama sekelompok warga (yang mengenal dan dekat dengan) perempuan (ikut) menyertainya dan memujinya bahwa perempuan itu adalah perempuan yang baik-baik. Umar RA kemudian berkata pada perempuaan itu’ “Ceritakanlah bagaimana peristiwanya.” Mulailah perempuan itu berkisah: “Wahai Amirul Mu’minin, saya adalah perempuan yang malam itu tertimpa musibah. Saya shalat lalu tidur, dan tiba-tiba sudah ada lelaki diselangkanganku, lalu dia memuntahkan seperti awan kepadaku, lalu pergi. Mendengar kisah itu, Umar berkata, “Jika masyarakat di kota ini membunuh perempuan ini, niscaya Allah akan mengazab mereka semua”. Umar RA pun kemudian melepaskan perempuan itu dan menulis surat kepada seluruh Negeri yang berisi: “Siapapun tidak boleh melakukan hukuman mati, kecuali atas sepengetahuan Khalifah Umar.” (Riwayat Ibn Abi Syaibah dan al-Baihaqi, dalam Irwa al-Ghalil disebut sebagi sahih, no. Hadits: 2362).

c.    Aqwal Ulama

1) Imam Malik dalam Al-Muwatha’: “… Abdul Malik bin Marwan memutuskan agar perempuan yang dipaksa berzina memperoleh kompensasi yang diwajibkan kepada pelaku. Ia tidak boleh dihukum, sementara pelaku harus dihukum”. (Muwatta’ Imam Malik, no. Hadits: 1418).
2) Wahbah Az-Zuhaili: Hukum pembegalan (Hirabah), yaitu (1) mengganggu manusia, menakut-nakuti mereka dengan pedang, baik di tempat sepi, maupun ramai, di rumah-rumah maupun di sarana transportasi untuk tujuan menumpahkan darah, atau merobek-robek kehormatan, atau mengambil kekayaaan dan semacamnya, (2) apa yang sering terjadi di jalan-jalan, rumah-rumah, kendaraan, pesawat terbang, kereta api, kapal laut, baik menggunakan senjata atau sejenisnya, semua itu adalah haram, termasuk kejahatan-kejahatan yang paling besar, karena di dalamnya menciptakan ketakutan kepada manusia, menzalimi hak hidup mereka dan kehormatan-kehormatan serta kekayaan mereka secara sewenang-wenang sehingga hukumannya adalah hukuman yang paling berat. (Mausu’atul Fiqhil Islami, j. 5, h.166)

Dalil Hukuman bagi Aparat Negara sebagai Pelaku dan Konsep Pemberatan Hukuman

a.   Nash Al-Qur’an

1)  Kewajiban aparat berlaku adil dan objektif
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (النحل، 90-91).
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (QS. An-Nahl/16:90-91)
2)  Perintah kewajiban menjalankan amanah dan bersikap adil dalam menetapkan hukum
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء، 58).
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan memerintahkan pula apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa/4: 58)
3) Larangan mendekati zina
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء، 32).
Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk (QS. Al-Isra/17:32)
4) Hukuman ekstra bagi pemimpin jika melanggar aturan
يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (الأحزاب، 30).
Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan di lipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.(QS. Al-Ahzab, 33: 30).

b.   Nash Hadis

1)  Larangan pemimpin yang mempersulit urusan umat
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَتْ: أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: «اللهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ» (رواه مسلم في صحيحه، رقم الحديث: 4826).
…Abdur Rahman bin Syimasyah berkata: “Aku datang pada Aisyah RA untuk bertanya suatu hal”. Aisyah berkata: “Aku kabarkan kepadamu apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah di rumahku ini. Beliau berdoa: “Ya Allah, barangsiapa yang diserahi kepemimpinan untuk melayani ummat, kemudian ia memberatkan ummatnya, maka beratkanlah ia dan barangsiapa diserahi kepemimpinan untuk melayani umatku, kemudian ia melayaninya dengan belas kasih, maka kasihilah ia” (Riwayat Muslim, no. Hadits: 4826).
3) Larangan pemimpin menyia-nyiakan urusan umat:
عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ  (رواه الترمذي في سننه، رقم الحديث: 1807، وزاد ابن حبان في صحيحه: أحفظ أم ضيع: رقم الحديث: 344).
Dar Anas dari Nabi Saw, bersabda: “…. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin dari segala kepemimpinannya. Apakah ia melindungi (hak-hak warganya) ataukah justru menyia-yiakannya”(Riwayat Turmudzi, no. hadits: 1807, Ibnu Hibban dalam Sahihnya menambahkan kalimat: “….apakah ia melindungi (hak-hak warga) atau menyia-nyiaknya”, no. hadits: 344).
4) Laknat Allah atas pemimpin yang mempersulit urusan umat:
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا قَسَمُوا أَقْسَطُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ". (رواه أحمد في  مسنده، رقم الحديث: 19850).
“….Kepemimpinan ini ada pada Suku Quraisy selama mereka menyayangi, bila memutuskan mereka adil, dan bila membagi mereka juga bisa berimbang. Barangsiapa yang tidak melakukan seperti itu, maka laknat Allah, Malaikat, dan umat manusia atasnya. Tidak dapat ditebus oleh apapun..” (Riwayat Ahmad, no. hadits: 19850).
5) Ancaman bagi pemimpin yang tidak peduli pada urusan umat:
عن عَمْرو بْن مُرَّةَ قال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الحَاجَةِ، وَالخَلَّةِ، وَالمَسْكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ، وَحَاجَتِهِ، وَمَسْكَنَتِهِ». (رواه الترمذي في سننه، رقم الحديث: 1382).
“…..Seorang pemimpin (imam) yang menutup pintu rumahnya untuk menghalangi orang yang sedang memiliki kebutuhan, sedang butuh pakaian, sedang dalam kemiskinan, maka pasti Allah akan menutup pintu-pintu langit untuk menghalangi hal yang sama..” (Riwayat Turmudzi, no. hadits: 1382).

c.    Aqwal Ulama

1) Wahbah az-Zuhaili: Larangan merenggut kemerdekaan seseorang dan kewajiban negara menjadi penjamin: Kemerdekaan adalah sesuatu yang selalu melekat dalam kemuliaan kemanusiaan. Kemerdekaan adalah hak natural bagi setiap manusia. Kemerdekaan adalah sesuatu yang paling mahal, paling berharga yang disucikan dan diupayakan perwujudannya. Umar bin Khattab berkata kepada salah satu gubernurnya, Amr bin ash “Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan merdeka dari perut ibunya?”. Wajib bagi negara menjamin kemerdekaan warga negara dengan berbagai manifestasinya, keagamaan, pemikiran, politik, dan perdata, dalam batas sistem hukum dan syari’ah (Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, j. 8, h. 330)


2) Wahbah Az-Zuhaili: Hukuman bagi Imam yang zalim. Allah berfirman: “Barangsiapa di antara kalian yang berbuat zalim, maka akan kami cicipkan kepadanya siksaan yang besar. Rasulullah Saw juga bersabda: “Tidaklah seorang hamba yang diberikan Allah tanggungjawab menggembala rakyat, kemudian ia meninggal dalam keadaan menzalimi rakyatnya, kecuali pasti Allah mengharamkan surga baginya”(Mausu’atul Fiqhil Islami, j.5, h. 297)
3) Wahbah Az-Zuhaili: Etika seorang hakim: Inilah prinsip-prinsip yang menjadi pijakan hukuman dalam Islam yang senantiasa wajib berada dalam sanubari hakim, dalam perasaan hakim, dan prinsip-prinsip hakim, yaitu [1] kasih sayang, [2] keadilan, [3] melindungi kemuliaan kemanusiaan, [4] memelihara kemaslahatan umum dan individu, [5] melindungi hak-hak masyarakat dan individu secara padu, [6] kesetaraan antara kejahatan dan hukuman, [7] tidak bersyahwat untuk menjatuhkan hukuman dalam kejahatan yang seharusnya ditutupi selagi pelaku tidak mengumbar kejahatannya, [8] memberi pengampuan pada pelaku yang masih dicurigai dalam banyak kasus, [9] tidak menjatuhkan hudud selagi masih ada keraguan, dll. (Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, j.7, h.5314)
4)  Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan: Ulama, Asy-Syafi’i, Malik, dan Ahmad sepakat untuk pemberatan diyat (kompensasi-sanksi hukuman), namun mereka berbeda tentang unsur-unsur pemberatan sanksi. Menurut Syafi’iyyah dan Hanabilah, unsur pemberat hukuman adalah; [1] pembunuhan terjadi di tanah haram Makkah, [2] pembunuhan yang terjadi di bulan yang dimuliakan. [3] pembunuhan kepada kerabat yang memiliki hubungan darah, [4] pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau semi sengaja, dan [5] pembunuhan yang dilakukan saat ihram haji (Al-Mausu’atul Fiqhiyyatul Kuwaitiyyah, j. 13, h.67)
5) Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan: Hukuman palaku zina adalah sesuai tingkatannya dengan mempertimabangkan kondisi siapa pelaku, korban, waktu, dan tempat terjadinya kejahatan itu (Al-Mausuatul Fiqhiyyatul Kuwaitiyyah, j. 20, h.24)

d.    Konstitusi Negara Republik Indonesia terkait Kekerasan Seksual

1)  Pasal 28A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2)  Pasal 28B Ayat  (2):  Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3)  Pasal 28C Ayat (1)  Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 
4)  Pasal 28D Ayat (1):  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
5)  Pasal 28G Ayat (1):  Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, Ayat (2)  Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
6)  Pasal 28H Ayat (2):  Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
7)  Pasal 28I Ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, Ayat (2):  Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, Ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
8)  Pasal 28J Ayat (1):  Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Istidlal (Analisis Dalil)

Apa hukum kekerasan seksual dalam segala bentuknya?

Kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya seperti perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan alat konstrasepsi dan sterilisasi merupakan tindakan yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual yang tidak memiliki kedaulatan atas tubuhnya sendiri adalah perbuatan dhalim. Pelaku secara sengaja memanfaatkan posisi ketidakberdayaan perempuan untuk kepentingannya secara sepihak tanpa memperdulikan dampak buruknya pada korban, yang beragam bentuknya sehingga korban bisa mengalaminya secara berlapis dan memerlukan waktu pemulihan cukup lama.

Kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan misalnya, meskipun bisa berlangsung singkat namun perbedaan organ, fungsi, dan masa reproduksi antara laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban sangat berbeda. Sebagai pelaku, laki-laki menghendaki bahkan memaksa terjadinya hubungan seksual tersebut dan mengendalikannya. Sementara perempuan tidak menghendakinya sehingga bisa mengalami luka secara fisik dan atau psikhis yang serius. Perbedaan dampak kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan juga terlihat dengan mencolok ini karena tindakan ini bisa menyebabkan perempuan korban perkosaan bisa mengalami kehamilan yang berlangsung selama berbulan-bulan, melahirkan, menyusui dan mengasuh seumur hidup anak. Sementara laki-laki sebagai pelaku tidak memiliki jejak apapun secara fisik.

Kekerasan terhadap perempuan dapat berbentuk verbal. Demikian pula kekerasan seksual dalam bentuk tuduhan melakukan atau menyebabkan terjadinya zina. Stigma perempuan sebagai sumber fitnah bagi laki-laki yang dipahami sebagai penggoda secara seksual seringkali menempatkan perempuan korban perkosaan sebagai pihak yang bersalah karena secara sepihak dipandang telah menggoda sehingga terjadi perkosaan. Sementara laki-laki sebagai pelaku perkosaan tidak dipertanyakan kegagalannya dalam mengendalikan nafsu sehingga membahayakan perempuan. Sikap menyalahkan pihak lain atas kegagalan dirinya sendiri apalagi jika pihak lain belum lagi terbukti melakukan kesalahan adalah bertentangan dengan larangan Allah untuk menyakiti orang lain yang tidak bersalah (QS. Al-Ahzab, 33: 58).

Tindakan kekerasan seksual dalam realitasnya tidak hanya dilakukan oleh perorangan melainkan oleh pihak-pihak kuat yang secara tidak bertanggungjawab mengambil keuntungan ekonomi dengan cara memaksa perempuan-perempuan yang tidak berdaya melayani hasrat seksual laki-laki. Tindakan seperti jelas bertentangan dengan larangan keras Allah Swt. untuk memaksa budak perempuan melacurkan diri (QS. An-Nur, 24: 33, Shahih Bukhari, no. Hadits: 2277), apalagi memaksa perempuan merdeka. Demikianlah tindakan kekerasan seksual dalam beragam bentuknya dapat menimbulkan ancaman keamanan dan mendatangkan bencana bagi sebuah komunitas yang tentu saja dilarang oleh Allah Swt (QS. Al-Buruj, 85: 10).

Islam melarang keras praktek-praktek perkawinan pada masa Jahiliyah yang menistakan perempuan secara seksual (Faishal bin 'Abdul 'Aziz, Bustanul Ahbar Mukhtashar Nailil Authar, j.2, h.236).  Beberapa ulama melarang kawin paksa karena berakibat pada pemaksaan seksual (Al-Qurthubi, al-Jami’ul Ahkamil Qur’an, j. 16, h. 202), dan beberapa ulama lainnya bahkan menegaskan bolehnya istri menolak hubungan seksual dengan suami, ketika berpotensi menimbulkan madlarat pada Istri (Zainuddin Al-Malibari, Fathul Mu’in, h. 543-544), atau merepotkan istri dalam melakukan kewajiban lain dan membahayakan istri (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, j.9, h. 6851).

Pada QS. An-Nisa’, 4: 19, Allah SWT dengan sangat tegas menyatakan larangan untuk mewariskan perempuan secara paksa dan melarang untuk mempersulit perempuan yang hendak mengambil harta yang diberikan oleh suaminya kecuali jika ia melakukan perbuatan keji. Redaksi larangan pada ayat tersebut menggunakan pernyataan ‘la yahillu’ yang artinya tidak halal, kemudian diikuti dengan nahy. Nahy dalam Kaedah Ushul Fiqh memiliki makna dasar pengharaman (الأصل في النهي للتحريم). Menariknya, kemudian Allah SWT mengikutinya dengan perintah berbuat baik kepada perempuan. (وعاشروهن بالمعروف). Perintah tersebut ditegaskan dengan shighat (bentuk) amr (perintah). Sementara itu amr dalam kaedah Ushul Fiqh bermakna dasar kewajibiban (الأصل في الأمر للوجوب).

Dari analisis tekstual kebahasaan pada ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah mengharamkan perempuan diperlakukan seperti barang yang bisa diwariskan. Sebaliknya Allah mewajibkan memperlakukan perempuan dengan bermartabat. Sejak turunnya ayat ini, kedudukan perempuan sepenuhnya diakui dalam Islam sebagai seorang manusia  yang utuh dan harus diperlakukan selayaknya manusia. Penegasan ini menjadi Deklarasi Islam yang jelas tentang prinsip dasar dalam memperlakukan perempuan.

Setelah deklarasi ini, kemudian Allah menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan yang dilarang. Misalnya QS. An-Nur (24: 33) melarang tindakan memaksa perempuan (bahkan budak perempuan) untuk melacurkan diri, QS. An-Nur (24: 23-24) melarang tindakan menuduh perempuan berzina tanpa bukti dan mengancam mereka dengan laknat Allah, QS Al-Buruj (85:10) melarang tindakan menyebar fitnah atau tuduhan keji (berzina) pada perempuan tanpa saksi, dan mengancam mereka dengan api neraka yang panas.

Larangan atas tindakan-tindakan tidak manusiawi pada perempuan tersebut, dipertegas pula oleh banyak hadis Nabi yang menjawab berbagai kasus yang menimpa para shahabiyah (sahabat perempuan) yang diperlakukan secara tidak manusiawi, atau mengalami pemaksaan perkawinan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perkosaan, dan pembunuhan. Tidak jarang dalam menyelesaikan kasus-kasus diatas, Nabi menunjukkan pembelaannya terhadap perempuan dengan mempercayai kesaksiannya dan mengecualikan korban dari hukuman. Inilah contoh bersikap mak’ruf pada perempuan karena kondisi khusus mereka akibat ketimpangan sosial.

Tindakan kekerasan seksual juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 G ayat (2) yang berbunyi Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain, dan pasal 28 B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Tindakan kekerasan seksual dengan demikian bertentangan dengan:

a.   Penegasan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt. (QS. Al-Isra’, 17: 70) karenanya mesti bersikap mulia dengan saling menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaannya (Shahih Muslim, no. Hadits: 67),
b.    Prinsip dasar ajaran Islam untuk melindungi kemuliaan, kemerdekaan, keadilan, persaudaraan, tolong menolong, dan kesetaraan manusia (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, j. 8, h. 6416). Bahkan Islam melarang merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan, baik Muslim maupun non Muslim, baik dalam damai maupun perang, dan baik pada teman maupun musuh (Wahbah Az-Zuahaili, al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, j. 8, h. 6208),
c.    Penegasan Allah bahwa laki-laki dan perempuan adalah auliya’ (penjaga) satu sama lain (QS. At-Taubah/9:71), sehingga keduanya mesti menjaga kedaulatan diri dan menjaga kedaulatan pihak lain atas dirinya (Asy-Syafi’i, al-Umm, j.1, h.14),
d.    Perintah Allah secara khusus pada laki-laki agar bersikap manusiawi (mu’asyarah bil-ma’ruf) pada perempuan (QS. At-Taubah 9: 71), dan salah satu sikap ma’ruf adalah dengan tidak menyakiti istri dan memberikan hak-haknya (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, j. 9, h. 6598).

Apakah Perkosaan sama dengan Perzinahan dari aspek definisi, hukuman, dan pembuktian?

Perkosaan dan perzinahan sama-sama terkait dengan prilaku hubungan seksual, dan sama-sama tidak diperbolehkan oleh Islam. Perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan implikasi hubungan seksual baik dalam perzinahan maupun dalam perkosaan, yakni laki-laki tidak mempunyai jejak biologis atas prilaku perzinahan dan perkosaan, sementara perempuan mempunyai jejak panjang berupa kehamilan, kelahiran bayi, nifas, menyusui, dan bayinya itu sendiri yang bisa terjadi akibat hubungan seksual, meskipun dilakukan secara paksa melalui perkosaan. Tidaklah benar pandangan bahwa perempuan yang hamil pasti menikmati hubungan seksual yang dilakukannya, sebab kehamilan bisa terjadi adalah karena pertemuan sperma laki-laki dan sel telur perempuan, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dan baik dengan suka rela atau perkosaan. Jejak biologis hubungan seksual ini tidak dimiliki oleh laki-laki sama sekali.

Meskipun perkosaan dan perzinahan sama-sama bisa menimbulkan dampak panjang bagi perempuan (sepanjang usia anak hubungan seksual tersebut) dan sama-sama dilarang agama, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Unsur utama perzinahan adalah dilakukan di luar pernikahan sehingga tidak ada perzinahan dalam pernikahan. Sementara itu, unsur utama perkosaan adalah pemaksaan, sehingga ada pihak pemaksa yaitu pemerkosa, dan ada pihak yang dipaksa yaitu korban perkosaan. Hal ini menyebabkan posisi laki-laki sebagai pemerkosa berbeda dengan perempuan sebagai korban perkosaan. Laki-laki dalam kasus ini melakukan dua tindakan terlarang sekaligus, yakni perzinahan dan pemaksaan atas pihak lain untuk melakukannya. Sementara perempuan sebagai korban, karena posisinya dipaksa, maka tidak boleh disamakan dengan mereka yang melakukan perzinahan secara suka rela.

Namun demikian, unsur pemaksaan dalam perkosaan ini tidaklah mudah dibuktikan karena perkosaan pada umumnya terjadi di tempat yang tersembunyi sehingga sulit dibuktikan. Di samping itu, kegagalan saksi untuk mendapatkan bukti atas kesaksiannya juga bisa menyebabkan orang enggan untuk menjadi saksi karena justru bisa dikenai hukuman tuduhan palsu zina (qadzaf). Hal ini diperparah dengan ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat di mana perempuan kerap dipandang sebagai sumber fitnah (yang dipahami sebagai penggoda hasrat seksual) bagi laki-laki, sehingga ada kecenderungan besar dalam masyarakat untuk menyalahkan perempuan korban perkosaan. Perkembangan teknologi seperti pembuktian DNA hanya bisa membuktikan sperma siapakah yang ada dalam tubuh korban perkosaan, namun tidak bisa membuktikan unsur pemaksaannya. Demikian pula visum polisi, juga hanya bisa menjelaskan adanya luka tetapi tidak sampai pada kepastian bahwa luka itu disebabkan karena perkosaan sebab luka juga bisa terjadi dalam hubungan seksual tanpa paksaan.

Kondisi spesifik perempuan baik secara biologis maupun sosial ini, menyebabkan perempuan korban kekerasan kemudian kembali dikorbankan demi nama baik keluarga. Misalnya dengan dipaksa menikah dengan pemerkosanya sehingga korban malah bisa lebih sering mengalami pemaksaan hubungan seksual oleh pelakunya. Di beberapa negara, pengabaian atas kondisi spesifik perempuan secara biologis dan sosial ini menyebabkan perempuan korban perkosaan malah dicambuk 80 karena gagal mendatangkan saksi sehingga dianggap telah melakukan tuduhan palsu zina pada pemerkosa. Jika korban perkosaan hamil, maka kehamilannya justru menjadi bukti bahwa ia telah melakukan zina sehingga dicambuk 100 kali. Jika statusnya masih menikah, meskipun tanpa kejelasan (status gantung), korban perkosaan bahkan bisa dihukum rajam hingga mati di negara yang memberlakukan hukuman ini. Sementara laki-laki sebagai pemerkosa dapat dengan mudah lolos dari hukuman karena sulitnya pembuktian, sehingga tidak jera karena merasa aman untuk mengulangi kejahatan yang sama. Tentu saja menghukum perempuan korban perkosaan dengan hukuman yang sangat berat dan membiarkan pemerkosa bebas dari hukuman adalah tindakan yang zalim dan sangat tidak adil. 

Menyamakan perempuan korban perkosaan dengan pelaku zina yang melakukannya secara suka rela bertentangan dengan petunjuk Allah Swt yang tidak menghukum, bahkan mengampuni perempuan yang dipaksa zina oleh pihak lain (QS. An-Nur, 24: 33), padahal status perempuan dalam ayat tersebut adalah budak yang dipandang masyarakat wajar diperkosa dan dilacurkan. Apalagi jika korban perkosaan itu bukanlah budak sebagaimana terjadi pada masa sekarang. Sebaliknya, pemerkosa justru melakukan tindakan kejahtan yang menjadi salah satu unsur Hirabah, sebuah kejahatan yang hukumannya jauh lebih berat daripada hukuman zina (QS. Al-Maidah,  5: 33-34). Kejahatan Hirabah (kerap diartikan pembegalan) adalah kejahatan paling besar karena menciptakan ketakutan pada manusia, menzalimi hak hidup manusia, mengoyak kehormatan manusia, dan merampas kekayaan secara sewenang-wenang (Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, j.5, h.166). Pelaku perkosaan dengan demikian bisa diberi hukuman yang lebih berat daripada zina, meskipun lebih rendah dari hirabah. Sebaliknya, perempuan korban perkosaan meskipun melakukan hubungan seksual di luar nikah namun karena dipaksa, maka mesti dibebaskan dari hukuman zina.

Kezaliman yang menimpa korban perkosaan juga terjadi akibat nilai kesaksian perempuan yang dirumuskan separo dari laki-laki, bahkan dalam pidana adalah nol. Akibatnya, perempuan korban perkosaan tidak bisa menjadi saksi atas kejahatan yang menimpa dirinya. Padahal al-Quran telah memberikan nilai kesaksian sama bagi perempuan dan laki-laki dalam kasus Li’an di mana suami yang tidak mempunyai bukti dalam menuduh istrinya berzina dapat sumpah lima kali. Pada saat yang sama istri dapat membatalkan tuduhan suami dengan bersumpah lima kali juga (QS. An-Nur, 24: 6-9). Sayangnya meskipun kasus Li’an juga terkait dengan zina, namun nilai kesaksian perempuan dan laki-laki di sini hanya diberlakukan pada kasus Li’an semata.

Pengabaian atas suara korban perkosaan juga bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. yang diceritakan dalam hadis riwayat Turmudzi. Dalam riwayat tersebut diceritakan adanya perempuan yang diperkosa ketika keluar rumah untuk shalat. Dalam perjalanan pulang, dibantu oleh sekelompok Muhajirin yang kemudian mengejar pelakunya. Rasulullah Saw kemudian menghukum pemerkosa dengan hukuman paling berat dan membebaskan perempuan dari hukuman zina sambil bersabda, “Pulanglah, Allah telah memaafkanmu.” (Sunan Turmudzi, no. Hadits: 4381).

Mendengarkan dan mempercayai kesaksian korban juga dilakukan oleh Khalifah kedua Sahabat Nabi Umar bin Khattab. Pada suatu hari di Mekah, ia bertemu dengan seorang perempuan yang nyaris dibunuh oleh masyarakat yang meneriakinya telah berzina. Perempuan itu dibawa menghadap Umar ra dalam keadaan hamil. Ia pun diminta untuk menceritakan peristiwanya. Pada suatu malam, ia telah tidur tiba-tiba ada laki-laki yang mengangkangi dan menumpahkan sesuatu seperti awan (mani) kepadanya. Umar pun mengatakan jika masyarakat ini membunuhnya, niscaya Allah akan mengadzab mereka semua. Lalu ia pun melarang penguasa seluruh negeri untuk menerapkan hukuman mati tanpa sepengetahuannya. (Al-Albani, al-Irwa’ul Ghalil, no. hadits: 2362).

Beberapa ulama mengatakan bahwa korban perkosaan tidak hanya dibebaskan dari hukuman, melainkan juga diberikan kompensasi yang dibebankan kepada pelaku (Malik, al-Muwatha’, no. Hadits: 1418). Kompensasi wajib diberikan pelakunya pada korban kekerasan dan pelecehan seksual. Kompensasi ini tentu saja mesti diberikan tanpa harus menikahinya, sebab pernikahan menyebabkan korban perkosaan justru semakin terpuruk karena bisa mengalami perintiwa yang sama dengan pelaku yang sama pula. Di samping itu tanpa menikahinya pun pelaku telah merenggut kehormatan perempuan sehingga kompensasi, meskipun tidak mampu mengembalikan kehormatan tersebut, namun tetap diperlukan. Ancaman kekerasan seksual juga merupakan gangguan keamanan yang dilarang dalam Islam dan pelakunya mendapatkan hukuman di dunia dan akherat, (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, j. 8, h 98).


Apa pandangan Islam tentang aparatur Negara dan pihak-pihak lain yang berkewajiban melindungi korban kekerasan seksual, namun tidak menjalankan kewajibannya, bahkan justru menjadi pelaku? Apa pandangan Islam atas pemberatan hukuman?

Korban kekerasan seksual seringkali mengalami dampak berlapis, baik secara fisik maupun psikis. Mereka memerlukan waktu yang lama untuk menerima kenyataan dan memulihkan dirinya sendiri. Di samping korban yang mengalami langsung peristiwa kekerasan seksual, keluarga dan lingkungan terdekat korban seperti sekolah juga memerlukan waktu untuk dapat menyikapi peristiwa ini. Demi menjaga nama baik, keluarga tak jarang memaksa pelaku untuk mengawini perempuan korban perkosaan. Demi nama baik pula, sekolah kadang mengeluarkan perempuan korban perkosaan terutama yang mengalami kehamilan. Mereka tidak ingin kehadiran siswi yang hamil menjadi contoh yang tidak baik bagi siswa-siswi lainnya.

Penanganan kasus kekerasan seksual semakin rumit bila dalam salah satu kondisi berikut ini; (1) usia korban masih anak-anak, (2) korban mengalami kehamilan, (3) pelakunya mempunyai ikatan darah dengan dirinya, seperti ayah, kakek, paman, atau abang, 4) pelakunya adalah orang kuat, misalnya tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, atau pejabat negara. Perempuan korban perkosaan dengan pelaku orang-orang kuat mengalami kendala kuat terkait dengan kepercayaan masyarakat, yakni apakah masyarakat lebih percaya pada dirinya yang mungkin bukan siapa-siapa, ataukah kepada orang kuat yang menjadi tokoh dan panutan masyarakat.

Faktor kepercayaan kepada korban perkosaan menentukan sikap aparat pemerintah yang menanganinya. Pada umumnya korban perkosaan baru berani melaporkan kasusnya setelah ia mampu menangani dirinya sendiri akibat goncangan hebat peristiwa ini yang seringkali memakan waktu cukup lama. Ditambah dengan perlunya waktu untuk meyakinkan diri bahwa melaporkan kasusnya adalah jalan terbaik. Ketika melaporkan, korban dianggap terlambat dan dipertanyakan keseriusannya melapor karena tidak langsung dilakukan segera setelah kejadian. Belum lagi kendala pengumpulan bukti-bukti terjadinya perkosaan yang tidak mudah dipenuhi. Jika pelaku adalah orang-orang kuat, maka teror dan ancaman dari pihak pelaku seringkali membuat langkah korban untuk mencari keadilan menjadi surut.

Kondisi-kondisi spesifik perempuan korban perkosaan, baik secara biologis maupun sosial memerlukan perhatian khusus Negara untuk melakukan perlindungan pada mereka. Hal ini senafas dengan UUD 1945 Pasal 28H yang mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perlakuan diskriminatif terhadap penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan, bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28I ayat 4 yang mengatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Setiap Muslim diperintahkan untuk berbuat adil dan bersikap lebih baik (QS. An-Nahl, 16: 90). Mereka yang mempunyai amanah tertentu yang mengurus urusan orang banyak diperintahkan secara khusus untuk memutuskan perkara dengan adil (QS. An-Nisa, 4: 58). Keadilan pemegang amanah memengaruhi orang banyak terutama mereka yang sedang mencari keadilan atau kelompok yang sedang diperlakukan tidak adil, seperti perempuan korban kekerasan seksual.

Oleh karena itu, pesan-pesan bagi para pemegang amanah ini untuk tidak mempersulit urusan cukup banyak ditemukan. Misalnya pesan Rasulullah yang melarang mempersulit urusan umat (Shahih Muslim, no. hadits: 4826), menyia-nyiakan urusan umat (Sunan Turmudzi, no. hadits: 1807 dan Shahih Ibnu Hibban, no. Hadits: 344), ancaman laknat Allah pada para penguasa yang mempersulit urusan umat (Musnad Ahmad, no. Hadits: 19850), dan ancaman akan dipersulit di akherat (Sunan Trumudzi, no. Hadits: 1382). 

Beberapa ulama juga menegaskan bahwa Negara mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kedaulatan dan kemerdekaan setiap warga negaranya agar tidak direnggut oleh pihak lain (Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, j. 8, h. 330). Aparat Negara dilarang keras melakukan tindakan menzalimi umat (Wahbah Az-Zuhaili, Mausu’ah al-Fiqhi al-Islami, j. 5, h. 297). Dalam posisi sebagai pengambil keputusa, seorang Hakim mesti mengikuti prinsip kasih sayang, keadilan, melindungi kemuliaan kemanusiaan, memelihara kemaslahatan umum dan individu, melindungi hak-hak masyarakat dan individu secara padu, kesetaraan antara kejahatan dan hukuman, tidak bersyahwat untuk menjatuhkan hukuman dalam kejahatan yang seharusnya ditutupi selagi pelaku tidak mengumbar kejahatannya, memberi pengampuan pada pelaku yang masih dicurigai dalam banyak kasus, dan tidak menjatuhkan hudud selagi masih ada keraguan (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, j. 7, h. 5314). Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28 D yang mengatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Fungsi aparat negara yang mempunyai kewajiban melindungi umat, namun justru melakukan tindakan kekerasan seksua berarti telah melakukan pelanggaran bertingkat, yaitu larangan mendekati zina (QS. Al-Isra, 17: 32), tidak melakukan amanah sebagai pelindung dalam fungsinya sebagai ulil Amri, bahkan ia menjadi pelaku kekerasan yang membahayakan umatnya. Dalam konteks seperti ini, maka mereka dapat dikenai pemberatan hukuman.

Pemberatan hukuman diisyaratkan dalam al-Qur’an terkait dengan ancaman hukuman bagi para istri Rasulullah Saw. jika melakukan tindakan keji, yaitu dua kali lipat dari umumnya hukuman yang dikenakan pada umat (Qs. Al-Ahzab, 33: 30). Meskipun sepanjang hidupnya istri beliau tak seorang pun yang melakukan pelanggaran, namun posisi sebagai istri Rasulullah Saw yang menjadi teladan, mempunyai kewajiban untuk menjaga diri dua kali lipat dari umat pada umumnya. Demikian para aparat Negara yang diserahi amanah untuk melindungi warga negaranya dari segala tindak kejahatan, termasuk kekerasan seksual, jika aparat Negara justru melakukan kejahatan itu sendiri.

Selain karena posisi subjek hukum, pemberatan hukuman dalam Islam bisa terjadi karena beberapa faktor. Ulama, Asy-Syafi’i, Malik, dan Ahmad sepakat untuk pemberatan diyat (kompensasi-sanksi hukuman), namun mereka berbeda tentang unsur-unsur pemberatan sanksi. Menurut Syafi’iyyah dan Hanabilah, unsur pemberat hukuman adalah pembunuhan terjadi di tanah haram Makkah, pembunuhan yang terjadi di bulan yang dimuliakan, pembunuhan kepada kerabat yang memiliki hubungan darah, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau semi sengaja, dan pembunuhan yang dilakukan saat ihram haji (al-Muasu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, j. 13, h. 67).

Sikap dan Pandangan Keagamaan

Dengan merujuk pada dasar-dasar hukum di atas, dan dengan analisis sebagaimana dijelaskan, Musyawarah memutuskan sikap dan pandangan sebagai berikut:

1.   Hukum kekerasan seksual dalam segala bentuknya adalah haram, baik di luar maupun di dalam perkawinan, karena:
a.   Kekerasan seksual, baik di luar maupun di dalam perkawinan, bertentangan dengan ajaran Islam sebagai berikut:
1)  Penegasan Allah Swt bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt. karenanya mesti bersikap mulia dengan saling menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaannya.
2) Prinsip dasar ajaran Islam untuk melindungi kemuliaan, kemerdekaan, keadilan, persaudaraan, tolong menolong, dan kesetaraan manusia dan larangan Islam untuk merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan, baik Muslim maupun non Muslim, baik dalam damai maupun perang, dan baik pada teman maupun pada musuh.
3)  Penegasan Allah Swt bahwa laki-laki dan perempuan adalah auliya’ (pelindung) satu sama lain sehingga keduanya harus melindungi dan menjaga kedaulatan diri dan menjaga kedaulatan pihak lain atas dirinya.
4)  Perintah Allah Swt secara khusus kepada pasangan suami istri untuk saling memperlakukan secara baik (mu’asyarah bil-ma’ruf). Salah satu dari sikap baik atau ma’ruf adalah dengan tidak bersifat egoistis dalam hal seks dan tidak mamaksakan kehendak kepada pasangan.
5) Penegakan Hak Asasi Manusia, termasuk perempuan yang dijamin Islam yaitu: 1) hak dan kemerdekaan untuk hidup (Haq wa Hurriyatun Nafsi wal Hayah), 2) hak dan kemerdekaan melakukan reproduksi dan membangun keluarga (Haq wa Hurriyatun Nasl wat Tanasul, wan Nasb wal-Usrah),  3) hak dan kemerdekaan atas kehormatan dan kemuliaan (Haq wa Hurriyatul ‘Irdh wal Karamah al-Insaniyyah).
b.    Kekerasan seksual, baik di luar maupun di dalam perkawinan itu bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia, sebagai berikut;
1)  Pasal 28A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2)  Pasal 28B Ayat  (2):  Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3)  Pasal 28C Ayat (1)  Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
4)  Pasal 28D Ayat (1):  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
5)  Pasal 28G Ayat (1):  Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, Ayat (2)  Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
6)  Pasal 28H Ayat (2):  Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
7)  Pasal 28I Ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, Ayat (2):  Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, Ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
8)  Pasal 28J Ayat (1):  Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.    Perkosaan tidak sama dengan perzinahan, baik dari aspek definisi, hukuman dan pembuktikan
a.    Perbedaan perkosaan dan perzinahan dari aspek definisi.
Perkosaan dan Perzinahan adalah dua tindakan yang sama-sama dilarang oleh agama. Meskipun perkosaan dan perzinahan sama-sama bisa menimbulkan dampak panjang bagi perempuan (sepanjang usia anak hasil hubungan seksual tersebut) dan sama-sama dilarang agama, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Unsur utama perzinahan adalah dilakukan di luar pernikahan sehingga tidak ada perzinahan dalam suami atau istri sendiri. Sementara itu, unsur utama perkosaan adalah pemaksaan, sehingga ada pihak pemaksa yaitu pemerkosa, dan ada pihak yang dipaksa yaitu korban perkosaan sehingga bisa terjadi dalam pernikahan. Jadi dalam perzinahan ada unsur persetujuan, kesadaran, atau kerelaan bersama, sedangkan dalam perkosaan ada unsur pemaksaan yang tidak harus bersifat fisik, unsur ketidaksetujuan yang tidak harus dinyatakan, dan unsur pemanfaatan kekuasaan.
Hal ini menyebabkan posisi laki-laki sebagai pemerkosa berbeda dengan perempuan sebagai korban perkosaan. Laki-laki dalam perkosaan melakukan dua tindakan kejahatan sekaligus, yakni perzinahan dan pemaksaan atas pihak lain untuk melakukannya. Sementara perempuan sebagai korban, karena posisinya dipaksa, maka tidak boleh disamakan dengan mereka yang melakukan perzinahan secara suka-rela apalagi disamakan dengan mereka yang melakukannya dengan cara memaksa pihak lain.
b.   Perbedaan perkosaan dan perzinahan dari aspek hukuman.
1)  Dalam zina, kedua belah pihak mendapatkan sanksi hukuman yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam perkosaan, hanya ada hukuman bagi pelaku dan tidak ada hukuman bagi korban. Hukuman bagi pelaku perkosaan mesti lebih berat daripada zina meskipun lebih ringan dari perampokan yang disertai dengan pembunuhan dan perkosaan (hirabah), yakni akumulasi dari tindakan pemaksaan dan perzinahan serta hukuman lain yang  sejalan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan (min babi as-siyasah asy-syar’iyyah), sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun korban perkosaan tidak boleh diberi hukuman, bahkan berhak mendapatkan pemulihan, baik pemulihan psikis, fisik maupun kompensasi atas kejahatan yang menimpanya.
2)   Pelaku zina dapat dinikahkan, tetapi korban perkosaan tidak boleh dinikahkan dengan pelakunya karena pernikahan ini menimbulkan dampak buruk bagi korban.
3) Perempuan korban perkosaan pada hakikatnya adalah perempuan yang tetap suci dan tidak berdosa. Pihak yang ternoda dan berdosa hanyalah pelaku perkosaan. Oleh sebab itu, korban perkosaan dilarang keras dihukum, distigma, dikucilkan dan direndahkan martabat kemanusiannya.
c.    Perbedaan perkosaan dan perzinahan dari aspek pembuktian
Pembuktian dalam korban perkosaan berbeda dengan pembuktian perzinahan. Pembuktian perzinahan dilakukan melalui dua cara, yaitu pengakuan pelaku, atau kesaksian empat orang yang melihat langsung masuknya penis ke dalam vagina. Sementara itu, aspek pembuktian utama dalam perkosaan adalah kesaksian korban sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah Saw dan Sahabat Umar bin Khattab dalam menangani kasus perkosaan di masanya. Bukti utama ini dapat diperkuat dengan bukti-bukti lain, seperti bukti adanya pemaksaan, pelukaan, permohonan pertolongan dan bukti-bukti lain yang mengindikasikan secara kuat terjadinya pemaksaan. Pembuktian tidak boleh dibebankan kepada korban selain pengakuan korban. Pembuktian perkosaan merupakan tanggung jawab aparatur penegak hukum atau pelaku dalam hal pembuktian terbalik.


3.    Pandangan Islam tentang aparatur negara dan pihak-pihak yang berkewajiban melindungi korban kekerasan seksual, namun tidak menjalankan kewajibannya dalam melindungi korban, atau bahkan menjadi pelakunya, dan pandangan Islam tentang pemberatan hukuman terhadap pelaku seperti itu.
a.   Islam memandang bahwa negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak seluruh warga negara, termasuk hak-hak korban kekerasan seksual. Jika Negara dan atau aparat penegak hukum melakukan pengabaian, mempersulit, dan meyia-nyiakan hak warga negara khususnya hak-hak korban kekerasan seksual, maka berarti Negara telah keluar dari prinsip keadilan dan melakukan kezaliman serta melanggar konstitusi.
b.   Jika negara dan pihak-pihak yang memiliki kewajiban melindungi, namun justru melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, maka Islam memandang bahwa dosa dan hukumannya dapat diperberat (taglidhu al-uqubah). Hal ini disebabkan karena mereka telah melakukan kejahatan ganda, yaitu melakukan kejahatan seksual itu sendiri, dan  melakukan pengabaian pada kewajiban untuk melindungi korban, baik sebagai aparat Negara maupun sebagai pihak lain yang diberi amanah untuk melindungi korban

Tazkiyah (Rekomendasi)

  1. Keluarga: mengedukasi anggota keluarga dengan nilai-nilai kesetaraan, memberikan informasi tentang kekerasan seksual dan hak-hak perempuan agar bisa mencegah menjadi pelaku ataupun korban kekerasan sexual; membantu anggota keluarga yang menjadi korban untuk mendapatkan hak-haknya dalam hal penegakan keadilan; dan tidak menyalahkan apalagi ikut menghukum korban.
  2. Umat: tidak melakukan kekerasan sexual dan tidak melakukan pembiaran terhadap terjadinya kekerasan seksual, tidak melakukan pendzaliman pada korban seperti menghakimi, menghukum, menyalahkan, mengusir, menstigma, mengucilkan; melainkan mencegah terjadinya kekerasan seksual, menolong korban, membantu korban untuk mendapatkan hak-haknya atas kebenaran, keadilan, perlindungan, ketidak berulangan dan pemulihan.
  3. Ulama atau tokoh agama: memiliki keberpihakan terhadap korban dengan tidak membiarkan terjadinya kriminalisasi, stigmatisasi, pengucilan, pengusiran terhadap korban; mensosialisasikan fatwa ulama perempuan dalam forum-forum pengajian; menyebar luaskan tafsir-tafsir dan teks/literature keagamaan yang berperspektif keadilan gender.
  4. Pemerintah: pemerintah bersama dengan legislatif agar segera mengeluarkan kebijakan yang lebih memadai untuk pemenuhan hak-hak korban serta upaya pencegahannya (UU Penghapusan Kekerasan Seksual), memastikan agar layanan bagi perempuan korban kekerasan seksual diberikan secara maksimal tanpa diskriminasi. Pemerintah menyediakan petugas dan tenaga yang terlatih serta memiliki perspektif korban dan HAM.
  5. Aparat Penegak Hukum dan petugas lembaga layanan: mengimplementasikan terebosan-terobosan atau peluang hukum yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang berpihak pada korban. Aparat yang melakukan penangan harus dipastikan memiliki perspektif yang adil gender.
  6. Korporasi: menegakan aturan internal (code of conduct) untuk mencegah kekerasan sexual di lingkungannya dan memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan bila terjadi tindak kekerasan seksual di korporasi mereka.
  7. Ormas dan lembaga-lembaga di masyarakat: tidak main hakim sendiri, mendukung korban, melakukan edukasi bagi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, mengadvokasi pentingnya perlindungan korban, membangun support system dari masyarakat bagi korban.

Maraji' (Referensi)

  1. Al-Qur’an al-Karim.
  2. Sahih al-Bukhari, 2000, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, Jam’iyat al-Maknaz al-Islami, Cairo, Mesir.
  3. Sahih Muslim, 2000, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Jam’iyat al-Maknaz al-Islami, Cairo, Mesir.
  4. al-Muawatha’, 2000, Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail, Jam’iyat al-Maknaz al-Islami, Cairo, Mesir.
  5. Sunan at-Tirmidzi, 2000, Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Turmudzi, Jam’iyat al-Maknaz al-Islami, Cairo, Mesir.
  6. Sunan Abu Daud, 2000, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani, Jam’iyat al-Maknaz al-Islami, Cairo, Mesir.
  7. Sunan Ibnu Majah, 2000, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi’ Al-Qazwinî Al-Hâfidz, Jam’iyat al-Maknaz al-Islami, Cairo, Mesir.
  8. Musnad Ahmad, 2000, Ahmad bin Hanbal, Jam’iyat al-Maknaz al-Islami, Cairo, Mesir.
  9. Irwa’ul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manarus Sabil, 1985, Nasiruddin al-Albani, al-Maktab al-Islami, Beirut, Libanon.
  10. Al-Muasu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 1983, Wizarat al-Awqaf wasy-Syu’un al-Islamiyah, Kuwait.
  11. al-Jami’ li- Ahkamil Qur’an, 2006, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi, ed. Abdullah at-Turki, Mu’assasah ar-Risalah, Beirut, Libanon.
  12. al-Umm, 2001, Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, ed. Rif’at Fawzi Abdul Mutallib, Dar al-Wafa, Cairo, Mesir.
  13. Bustanul Ahbar Mukhtashar Nailil Authar, 1998, Faishal bin 'Abdul 'Aziz Alu Mubarak, Dar Ishbiliiyah, Riyad, Saudi.
  14. Al-Mughni libni Qudamah, 1997, Muwaffiqud Din ibnu Qadamah, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah al-Haluw, Dar Alam al-Kutub, tt.
  15. Shahih Ibnu Hibban, 1952, Ibn Hibban, ed. Ahmad Syakir, Dar al-Ma’arif, Cairo, Mesir.
  16. al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, 1989, Wahbah Az-Zuhaili, Dar al-Fikr al-Islami, Damaskus, Syria.
  17. Fathul Mu’in, t.t., Zainuddin Al-Malibari, Matba’aha Toha Putra, Surabaya.
  18. Komnas Perempun, 2002, Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia, Jakarta.
  19. Komnas Perempuan, 2011, Seri Dokumen Kunci: Laporan Pelapor Khusus PBB Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan, Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan: Penyebab dan Akibatnya, Jakarta.
  20. Jurnal Perempuan, Volume 71, 2011, ‘Perkosaan dan Kekuasaan’, Jurnal Perempuan, Jakarta.
  21. Komnas Perempuan, 2014, Seri Dokumen Kunci 8, Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual (Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor Leste), Jakarta.
  22. Jurnal Perempuan, 2016, Volume 89, ‘RUU Penghapusan Kekerasan Seksual’, Jurnal Perempuan, Jakarta.

Marafiq (Lampiran)

والخلاصة: أن الإسلام يحرص على حماية حقوق الإنسان سواء في دار الإسلام أم في دارالحرب، ويحترم في الواقع مفاهيم الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة والإخاء والتعاون والمساواة بين كل الناس، فتتعاون الدولة الإسلامية مع غيرها عند الدخول في علاقات تجارية ونحوها مع البلدان الأخرى، أو أثناء الإقامة بدار الحرب، أو وقت الاحتكاك بالشعوب أثناء الفتوح، أو عند اجتياز الحربيين لبلادنا وتمتعهم بالأمان فيها. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (8/ 6416)

المعاشرة بالمعروف من كف الأذى وإيفاء الحقوق وحسن المعاملة: وهو أمر مندوب إليه، لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء:19/ 4] ولقوله صلّى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» (1) وقوله: «استوصوا بالنساء خيراً» (2) والمرأة أيضاً مندوبة إلى المعاشرة الجميلة مع زوجها بالإحسان، واللطف في الكلام، والقول المعروف الذي يطيب به نفس الزوج. ومن العشرة بالمعروف: بذل الحق من غير مطل، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «مَطْل الغني ظلم» (3). ومن العشرة الطيبة: ألا يجمع بين امرأتين في مسكن إلا برضاهما؛ لأنه ليس من العشرة بالمعروف، ولأنه يؤدي إلى الخصومة. ومنها ألا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى؛ لأنه دناءة وسوء عشرة. ومنها ألا يستمتع بها إلا بالمعروف، فإن كانت نِضْو الخلق (هزيلة) ولم تحتمل الوطء، لم يجز وطؤها لما فيه من الإضرار. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (9/ 6598)


حماية الكرامة الإنسانية: الكرامة حق طبيعي لكل إنسان، رعاها الإسلام، واعتبرها مبدأ الحكم وأساس المعاملة، فلا يجوز إهدار كرامة أحد، أو إباحة دمه وشرفه، سواء أكان محسناً أم مسيئاً، مسلماً أم غير مسلم؛ لأن العقاب إصلاح وزجر، لا تنكيل وإهانة، ولا يحل شرعاً السب والاستهزاء والشتم وقذف الأعراض، كما لا يجوز التمثيل بأحد حال الحياة أو بعد الموت، ولو من الأعداء أثناء الحرب أو بعد انتهائها. ويحرم التجويع والإظماء والنهب والسلب. وما أروع إعلان القرآن لمبدأ الكرامة الإنسانية في قوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} [الإسراء:70/ 17] وقال رسول الإسلام صلّى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» (1). الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (8/ 6208)

وأما نكاح المكره؛ فقال سحنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، وقالوا: لا يجوز المقام عليه، لأنه لم ينعقد. قال محمد بن سحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره، وقالوا: لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم، وصداق مثلها ألف درهم، أن النكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل. قال محمد: فكما أبطلوا الزائد على الألف فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه. وقولهم خلاف السنة الثابتة في حديث خنساء بنت خذام الأنصارية، ولأمره صلى الله عليه وسلم بالاستئمار في أبضاعهن، وقد تقدم، فلا معنى لقولهم. الجامع لأحكام القرآن (16/ 202)

خامسا : الدعوة إلى احترام المرأة في جميع المجالات ، ورفض العنف الذي مازالت تعاني منه في بعض البيئات ، ومنه العنف المنزلي والاستغلال الجنسي والتصوير الإباحي والدعارة والاتجار بالمرأة والمضايقات الجنسية ، مما هو ملاحظ في كثير من المجتمعات التي تمتهن المرأة، وكرامتها ، وتتنكر لحقوقها الشرعية ، وهي أمور منكرة دخيلة لا علاقة للإسلام بها . قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي (1 - 185=1405 - 1430هـ) (ص: 218)

سادسا : قيام الوسائل الإعلامية بتعزيز الدور الإيجابي للمرأة ورفض جميع أشكال استغلال المرأة في وسائل الإعلام والإعلان والدعاية المسيئة للقيم والفضائل مما يشكل تحقيرا لشخصيتها وامتهانا لكرامتها . قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي (1 - 185=1405 - 1430هـ) (ص: 218)

سابعا : ينبغي بذل جميع الجهود لتخفيف آلام النساء والمجموعات الضعيفة ، وبصفة خاصة النساء المسلمات اللائي مازلن ضحايا النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي والفقر وضحايا الضغوط الاقتصادية الأجنبية . قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي (1 - 185=1405 - 1430هـ) (ص: 218)

ويحصل النشوز بمنع الزوجة الزوج من تمتع ولو بنحو لمس أو بموضع عينه لا إن منعته عنه لعذر ككبر آلته بحيث لا تحتمله ومرض بها يضر معه الوطء وقرح في فرجها وكنحو حيض….. فرع: لها منع التمتع لقبض الصداق الحال أصالة قبل الوطء بالغة مختارة إذ لها الامتناع حينئذ فلا يحصل النشوز. ولا تسقط النفقة بذلك فإن منعت لقبض الصداق المؤجل أو بعد الوطء طائعة فتسقط. فلو منعته لذلك بعد وطئها مكرهة أو صغيرة ولو بتسليم الولي فلا. ولو ادعى وطأها بتمكينها وطلب تسليمها إليه فأنكرته وامتنعت من التسليم صدقت. فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 543-544

وعلى الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش، ولو كانت على التنور أو على ظهر قتَب، كما رواه أحمد وغيره، ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضرها؛ لأن الضرر ونحوه ليس من المعاشرة بالمعروف. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (9/ 6851(

َخْبَرَنَا مَالِكٌ , حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ فَلا حَدَّ عَلَيْهَا، وَعَلَى مَنِ اسْتَكْرَهَهَا الْحَدُّ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ، وَلا يَجِبُ الْحَدُّ وَالصَّدَاقُ فِي جِمَاعٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِشُبْهَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص: 245).

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِى امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَالْعُقُوبَةُ فِى ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ وَلاَ عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِى ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ. (الموطأ، رقم الحديث: 1218).

حكم قطع الطريق: الحرابة: هي التعرض للناس وتهديدهم بالسلاح في الصحراء أو البنيان، في البيوت أو وسائل النقل، من أجل سفك دمائهم، أو انتهاك أعراضهم، أو غصب أموالهم ونحو ذلك. ويدخل في حكم الحرابة كل ما يقع من ذلك في الطرق والمنازل، والسيارات والقطارات، والسفن والطائرات، سواء كان تهديداً بالسلاح، أو زرعاً للمتفجرات، أو نسفاً للمباني، أو حرقاً بالنار، أو أخذاً لرهائن. وكل ذلك محرم، ومن أعظم الجرائم؛ لما فيه من ترويع الناس، والاعتداء على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم بغير حق. ولهذا كانت عقوبتها من أقسى العقوبات. موسوعة الفقه الإسلامي (5/ 166)

الحرية ملازمة للكرامة الإنسانية، فهي حق طبيعي لكل إنسان، وهي أغلى وأثمن شيء يقدسه ويحرص عليه،قال عمر بن الخطاب لواليه عمرو بن العاص: «متى تعبَّدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» وعلى الحاكم توفير الحريات بمختلف مظاهرها الدينية والفكرية والسياسية والمدنية في حدود النظام والشريعة. وأعلن القرآن حرية العقيدة وحرية الفكر وحرية القول )الفقه الإسلامي وأدلته ج 8 / ص 330)

عقوبة الإمام الجائر: - قال الله تعالى: {وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (19)} ... [الفرقان: 19].  - وَعَنْ مَعْقِل بن يَسَارٍ المُزنِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ». متفق عليه (2). موسوعة الفقه الإسلامي (5/ 297)

وهذه المبادئ التي تنطلق منها أنواع العقاب في الشريعة تلازم وجدان القاضي وضميره وشعوره وأصوله في القضاء، وهي الرحمة والعدالة وحماية الكرامة الإنسانية، ورعاية المصالح العامة والخاصة أو حقوق المجتمع والشخص معاً، والمساواة بين الجريمة والعقوبة، وعدم الحرص على توقيع العقوبة في ظل مبدأ الستر حيث لا مجاهرة ولا إعلان بالفسق، والعفو عن المتهم في حالات كثيرة، ودرء الحد بالشبهة، والتركيز على العقوبة في حال المجاهرة والإعلان والمفاخرة بالمعصية، والاستخفاف بالقيم الإنسانية، وتحدي مشاعر المجتمع وإحساسه ونظامه العام وآدابه العامة. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (7/ 5314)

اتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ - عَلَى أَصْل تَغْلِيظِ الدِّيَةِ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَسْبَابِ التَّغْلِيظِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَسْبَابَ التَّغْلِيظِ هِيَ مَا يَأْتِي: أ - أَنْ يَقَعَ الْقَتْل فِي حَرَمِ مَكَّةَ ب - أَنْ يَقْتُل فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ وَهِيَ ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبٌ.ج - أَنْ يَقْتُل قَرِيبًا لَهُ مَحْرَمًا. وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. د - أَنْ يَكُونَ الْقَتْل عَمْدًا أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ. هـ - أَنْ يَقْتُل فِي الإِْحْرَامِ، أَيْ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُول مُحْرِمًا وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 67)

تَفَاوُتُ إِثْمِ الزِّنَى: يَتَفَاوَتُ إِثْمُ الزِّنَى وَيَعْظُمُ جُرْمُهُ بِحَسَبِ مَوَارِدِهِ. فَالزِّنَى بِذَاتِ الْمَحْرَمِ أَوْ بِذَاتِ الزَّوْجِ أَعْظَمُ مِنَ الزِّنَى بِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ مَنْ لاَ زَوْجَ لَهَا، إِذْ فِيهِ انْتِهَاكُ حُرْمَةِ الزَّوْجِ، وَإِفْسَادُ فِرَاشِهِ، وَتَعْلِيقُ نَسَبٍ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ أَذَاهُ. فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا وَجُرْمًا مِنَ الزِّنَى بِغَيْرِ ذَاتِ الْبَعْل وَالأَْجْنَبِيَّةِ. فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا جَارًا انْضَمَّ لَهُ سُوءُ الْجِوَارِ. وَإِيذَاءُ الْجَارِ بِأَعْلَى أَنْوَاعِ الأَْذَى، وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْبَوَائِقِ، فَلَوْ كَانَ الْجَارُ أَخًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ أَقَارِبِهِ انْضَمَّ لَهُ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ فَيَتَضَاعَفُ الإِْثْمُ. وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال لاَ يَدْخُل الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (1) . وَلاَ بَائِقَةَ أَعْظَمُ مِنَ الزِّنَى بِامْرَأَةِ الْجَارِ. فَإِنْ كَانَ الْجَارُ غَائِبًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ كَالْعِبَادَةِ، وَطَلَبِ الْعِلْمِ، وَالْجِهَادِ، تَضَاعَفَ الإْثْمُ حَتَّى إِنَّ الزَّانِيَ بِامْرَأَةِ الْغَازِي فِي سَبِيل اللَّهِ يُوقَفُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ. قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، إِلاَّ وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ؟ (2) أَيْ مَا ظَنُّكُمْ أَنْ يَتْرُكَ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ؟ قَدْ حَكَمَ فِي أَنَّهُ يَأْخُذُ مَا شَاءَ عَلَى شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى حَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ رَحِمًا لَهُ انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ قَطِيعَةُ رَحِمِهَا، فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ يَكُونَ الزَّانِي مُحْصَنًا كَانَ الإْ ثْمُ أَعْظَمَ، فَإِنْ كَانَ شَيْخًا كَانَ أَعْظَمَ إِثْمًا وَعُقُوبَةً، فَإِنِ اقْتَرَنَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، أَوْ بَلَدٍ حَرَامٍ، أَوْ وَقْتٍ مُعَظَّمٍ عِنْدَ اللَّهِ كَأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَأَوْقَاتِ الإْجَابَةِ تَضَاعَفَ الإْثْمُ. (3) الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 20)